anse_Heart Of Borneo Land

Mendendangkan music Kecapi .... jangan percaya kalau aku bisa, itu hanya action saja.

2008-06-15T05:19:00.001-07:00

SELAMAT HARI JADI NEGERI KELAHIRANKU

2008-06-01T20:52:00.000-07:00

SELAMAT HARI JADI KE-51 KALIMANTAN TENGAH

KOTA TERCINTAKU

HIJAUNYA PEPOHONAN, HAMPARAN PERMADANI YANG MENYEJUKKAN HATI

BIRUNYA LANGIT YANG MEMAYUNGI MEMERCIKAN KEMILAU TENTANGNYA

RENYAH ANGIN MENERPA ANAK-ANAK SUNGAIMU

BERKELAK KELOK BERWARNAKAN COKLAT TANAHMU

MESKI SEBAGIAN LAINNYA TAK LAGI HIJAU

DARI ANGAKASA KAU TERPANTAU

TELAH TERKELUPAS RIMBUNAN ITU MENJADI PADANG-PADANG ILALANG, HAMPARAN PASIR DAN TANAH COKLAT YANG RETAK TERPANGGANG HARI

SELAMAT HARI JADI KE-51 KALIMANTAN TENGAH-KU

KOTA YANG KUCINTAI SAMPAI KU MATI

TANAH DIMANA KAKIKU DIAJARKAN MERANGKAK HINGGA BERLARI

AIR DIMANA BUTIRANNYA MERESAPKAN SARI DARI JANTUNGMU

ANGIN DIMANA KU HIRUP LEPAS BERSAMA ANAK-ANAK MENTARIKU

SEPANJANG USIAKU

DIMUDANYA KU MULAI MERASA BISA MENANGIS DI KABAR TENTANG KUALA-KUALA DAN TEBINGMU

DI RESAHNYA TINGANG DAN ENGGANG KABARKAN YANG TERCERABUT DAN YANG MERAUNG TANGIS

MEMANDANG TERSERET-SERETNYA LANGKAH PARA KAUMMU

MENCECAH ZAMAN YANG TAK PERPIHAK

YANG MENCERCA ADAT YANG MATI DIKANDUNG BADAN

YANG TANAH-TANAHNYA TAK BERNAMA LAGI

YANG AIRMATANYA DARAH

YANG GERAMNYA MELAHIRKAN DENDAM

SELAMAT HARI JADI KE-51 KALIMANTAN TENGAH-KU

YANG DIDARAHKU MENGALIRKAN HARU BIRU

MELIHAT JALAN INI MASIH JUGA TERSESAT

TERTINGGAL

TERBIARKAN

TERPINGGIRKAN

TERABAIKAN

TAPI PUNAHKAH ITU ARTINYA?

TIDAK....

DITAHUN-TAHUNMU

KAU TETAP PETIKAN KECAPI DAN MELAGUKAN KARUNGUT TENTANG PERSAUDARAAN

TENTANG TANGAN DAN DARAH YANG BERTALIAN IKAT TONGANG

DI GOA-GOA BATU

TERSIRAT CERITA TENTANG ANAK-ANAK MENTARIMU

PESANMU ......REBUT’

WALAUPUN DISANA DAN DISINI

ADA SAUDARA MAKAN SAUDARA

MAKAN TULANGBELULANG LELUHURNYA

TUMPAHKAN SANGKU BERISI BERAS DAN DAUN SAWANG

YANG KUTAU... SEMUA AKAN KEMBALI

MESKI WAKTU ITU LAMA....

MEREKA PASTI TERPASUNG KARMA

DI PETUAH –PETUAH YANG TAK BERTULIS TINTA EMAS

PASTI AKAN KEMBALI.

SELAMAT HARI JADI KE-51 KALIMANTAN TENGAH-KU

NEGERI YANG MAHA LUAS...

YANG SEMPAT DISEBUNYIKAN DIWAKTU-WAKTUMU

UNTUK MEREKA KERUK DAN MUNTAHKAN

SAMPAI PERUTNYA KENYANG

KEKAYAAN SAMPAI TUJUH TURUNAN

TURUNAN YANG MESTINYA MILIK ANAK-ANAK MATAHARIMU

DIMANA KAU MENANGISI KERESAHAN ITU

DIBUMI HANGUSNYA WAJAHMU

ADA KUDENGAR TERIAKKAN GAIBMU

MEMANGGIL-MANGGIL DAN MERASUK DI JANTUNG ANAK-ANAKMU

KAMI..... MASIH DISINI

KAMI .... TIDAK TIDUR LELAP

KAMI... BERLARI BERSAMAMU

MEREBUTNYA KEMBALI

WAHAI PEMILIK HARI DAN WAKTU

IJINKAN KAMI

BERADALAH TETAP DIJANTUNG HATI INI

YANG DARAHNYA DARAH YANG MEMBARAH

TANAH AIRNYA YANG TEREBUT DAN TERTIKAM

BERI KAMI PETUAHMU

BERI KAMI PERTANDA

SELAMAT HARI JADI KE-51 KALIMANTAN TENGAH-KU

BEGITU CINTANYA KU PADAMU

DIMANA KAKIKU BERDIRI MEMBINGKAI HARI

MENYONGSONG MASA DAN IMPIANKU

DAN TEMPAT HIDUP ANAK-ANAK MENTARIKU

ANSE S. ERLYNOVA

Putih itu Abu-Abu

2008-05-30T04:14:00.000-07:00

Jangan pusingkan cantik
Marahkan saja pada langit
Hentakkan saja pada bumi
Lalu bungkam saja seperti dulu

Kita tersenyum bersama di pagi hari
Tapi senja... mungkin saja tak berkawan
Kita mendayung dipelangi
Tapi tujuan ... mungkin saja halusinasi

Segurat kata menjelaskan waktu yang ditempuh
Yang terkunci dan kumal di jeruji hati
Kadang menjadi petuah
Kadang menjadi amarah
Kadang menjadi putus harap

Tak usah picingkan mata cantik
di aliran urat bumi
Masih kita bisa menembus selubung cakrawala
menembus bulan dan mendaratkan seonggok tanya yang berubah menjadi sebuah benda hingga menginjak perawannya bintang Mars

Masih kita ingat kamus kita tentang
Putih itu ... Abu-Abu
untuk ingatkan bahwa didepan pintu ada dalang yang bermain lagu mayor... minor...
untuk ingatkan... hatimu bukan setumpuk jelaga
untuk ingatkan... kepal tanganmu yang meninju awan
untuk ingatkan... kau berbunga ditengah padang yang gersang
untuk ingatkan... langkahmu tak surut di terpa sunyi
untuk ingatkan... kawan yang pernah jadi lawan yang menikam dan membayang
untuk ingatkan... derai tawa itu diatas tangis luka... bertopeng harum melati untuk menjadi maharani

Dan.....ingatkan aku tentang...
Putih itu Abu-Abu

Saat hati ini bertanya tentang ratu adil
di riam-riam yang gersang menanti hujan
di pucuk-pucuk pohon ketapi yang mengering
di ringkihan Enggang
di punahnya harapan tentang masa depan
di mereka-mereka yang merobek-robek hati
di dalamnya resah mereka tentang esok
disana nyawa kita titipkan
disana nafas kita ingin leburkan
disana.... matamu berapi menjadi belati dan degupkan kata perlawanan

Tak usah resah cantik
dikiri kanan kita... suatu saat
ada dipelataran dapur, bersajikan lauk pauk dan hasil bumi
bertemankan senda gurau anak-anak kelana
yang disana mimpimu takkan bertepi
dan ingatkan bahwa... Putih itu Abu-abu

An's Juni 2008

FESTIFAL BUDAYA ISEN MULANG

2008-05-20T21:11:00.000-07:00

Dalam Rangka Hari Jadi ke-51 Propinsi Kalimantan Tengah

Ditengah Tantangan Degradasi Pergeseran Budaya Lokal

Akankah Festifal Budaya Mampu Menjadi Salah Satu Tameng?

Festifal Budaya Isen Mulang diadakan oleh setiap tahun sekali dimotori DisperinBud Propinsi Kalimantan Tengah, adalah dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Propinsi Kalimantan Tengah. Tahun 2008 ini Kalimantan Tengah memasuki usianya ke 51 tahun, tepat pada tanggal 17 Juni 2008. Tahun ini perayaan Festifal Budaya Isen Mulang yang dilaksanakan tanggal 19 Mei sampai dengan 23 Mei 2008, tidak kalah meriahnya seperti pada saat perayaan pesta Emas Hari Jadi Propinsi Kalimantan Tengah tahun 2007 yang lalu. Tahun ini juga dimeriahkan dengan berbagai macam perlombaan seperti Lomba Sepak Sawut, Balogo, Manyumpit, Mangenta, Besei Kambe, Bagasing, Perlombaan Putra Putri Pariwisata dan Lomba memasak makanan tradisional, dan juga dimeriahkan KALTENG EXPO 2008.

Dari hasil wawancara dengan beberapa orang, menyatakan bahwa semangat budaya yang merupakan semangat dari Festifal ini tidak tersampaikan. Ada persoalan mengenai judul dari kegiatan akbar ini. Festifal Budaya Isen Mulang tidak memiliki makna atau arti apa-apa, karena budaya yang dimaksud itu milik siapa atau mengidentitaskan siapa. Sementara arti dari Isen Mulang adalah Pantang Mundur, maka menjadi aneh jika kalimatnya digabung Festifal Budaya Pantang Mundur.... apanya yang pantang Mundur?

Menurut salah satu narasumber, ditahun 84 Festifal ini disebut dengan Festifal Budaya Dayak yang namanya Isen Mulang, kalau di Kaltim namanya Erau... kira-kira begitu, maka kalau di Kalteng namanya Isen Mulang.

Dengan penghilangan "Dayak" dikhawatirkan ini adalah sistimatis pengerdilan identitas Budaya Dayak, atau malah sebuah kekhawatiran sekelompok orang tertentu yang memiliki kepentingan dibalik ini, dan hal ini perlu dikoreksi atau dikembalikan ke semangat awalnya. Pada tahun 84, lomba yang dilakukan tidak seperti sekarang, dulu festifal tertib administrasi dan bagaimana Budaya dikembangkan di daerah masing-masing, kemudian ada tim penilai dan mendapatkan penghargaan. sejak kapan perubahan atau penghilangan kata "Dayak" itu sendiri narasumber yang menyampaikan informasi ini juga tidak mengetahui sejak kapan dan alasannya kenapa.

Ketika ditanya apakah Festifal ini bisa menjawab tantangan perubahan dan degradasi Budaya Dayak di Kalimantan Tengah, beliau menjawab dengan mantap bahwa Festifal seperti ini belum bisa menjadi salah satu alat untuk mengahadang perubahan dan degradasi Budaya Dayak di Kalimantan Tengah. Rekomendasi atau masukkan beliau adalah tahun yang akan datang, panitia pelaksana patut memikirkan satu event khusus yang mengulas mengupas tentang apa itu budaya Dayak, dimulai dari perlombaan-perlombaan yang dilakukan, sehingga semua pengunjung festifal serta peserta yang mengikuti perlombaan mendapatkan isi dari makna yang lebih dalam tentang perlombaan-perlombaan yang dilombakan, tidak hanya sekedar ikut untuk berlomba jadi juara saja atau sekedar jalan-jalan menonton kegiatan saja.

An's 2008

PILKADA... PILKANDAS...??

2008-05-18T01:30:00.000-07:00

Hari ketika itu masih terasa basah oleh embun pagi dan matahari sepertinya akan cerah sepanjang hari ini. Hari itu, Kamis tanggal 8 Mei 2005, adalah hari yang ditunggu-tunggu, terutama bagi para calon Bupati yang akan bertarung memperebutkan tampuk kepemimpinan di daerahnya masing-masing. Hari itu delapan Kabupaten Pemekaran (Gunung Mas, Pulang Pisau, Lamandau, Barito Timur, Murung Raya, Seruyan dan Katingan) melakukan pemilihan serempak Waoo...!!!.

Kabupaten Pulang Pisau menjadi pilihanku untuk diliput, mengingat posisinya yang tidak terlalu jauh dari Kota Palangka Raya yaitu sekitar 2 jam perjalanan lebih dengan menggunakan sepeda motor. Di Kabupaten ini, salah satu calon yang banyak mendapatkan perhatian karena salah satu calon pasangan Bupati adalah Aris Marcorius Narang, SE, mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya, yang tidak lain adalah keponakan dari Agustin Teras Narang Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah.

Rombongan kami yang terdiri dari empat orang, segera menggeber sepeda motor masing-masing, sepertinya kami berpacu dengan waktu mengingat pada saat berangkat dari rumah jam sudah menunjukkan pukul 08.45 WIB. Jalan layang jembatan Tumbang Nusa sepi menyambut kedatangan kami, sebagai petunjuk kami sudah mendekati Pulang Pisau. Masih ingat dengan Jembatan Tumbang Nusa?... oke aku ceritakan sedikit ya...

Panjang jembatan lebih dari 7,1 KM berada di ruas jalan Bereng Bengkel KM 35, diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan pencanangan panen raya lahan eks Pengembangan Lahan Gumbut (PLG) pada akhir Agustus 2006 tahun lalu.

Pembangunan jalan layang ini dimulai sejak tahun 2000 dan selesai pengerjaannya pada 14 Juni 2006. merupakan ruas jalan penghubung utama antara Provinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) dan Kalimantan Selatan (banjarmasin) ini berada pada dataran rendah dan daerah rawa di antara Sungai Kahayan, Sungai Sebangau dan Sungai Kapuas. Apabila sungai-sungai ini meluap, segmen ini dipastikan tergenang banjir dan terendam air sedalam 1 – 1,5 m dengan lama genangan 15 – 30 hari, dengan frekuensi 3 – 4 kali setiap tahun.

Jalan layang ini menggunakan desain konstruksi Piled Slab dengan metode End Bearing dengan menggunakan tiang pancang hingga mencapai tanah keras dengan total biaya yang dipergunakan untuk membangun jalan layang ini mencapai Rp 147 milyar, yang bersumber dari dana APBN Rp 139 milyar dan APBD Rp 8 milyar. Dengan adanya jalan layang Tumbang Nusa menghemat waktu tempuh dari Palangkaraya ke Banjarmasin dan sebaliknya, dari 8 jam menjadi 4 jam.

Yang perlu dicatat adalah, penyelesaian jalan layang tersebut hanya empat tahun ... dan ini adalah hasil "kebasan" Bapak Gubernur Agustin Teras Narang diawal tahun kepemimpinannya, kerja singkat yang semula 4 gubernur terdahulu tidak sanggup menyelesaikannya ... ah.. bukan untuk menyelesaikannya, yang ada adalah penimbunan jalan aja... karena itu, Beliau "sempat" mendapat simpati yang luar biasa juga karena keseriusannya menyelesaikan pengerjaan jalan layang Tumbang Nusa tersebut.

Nah kembali ke Pilkada di Pulang Pisau ya....

Sesampainya di Kota Pulang Pisau, aku mengarahkan tim ku untuk ke KPU Kabupoaten Pulang Pisau, karena kami sendiri minim informasi mengenai tempat-tempat pemilihan dan juga data pemilih. Disaat menuju ke lokasi KPU Kabupaten PulPis (Pulang Pisau-RED), kami berpapasan dengan rombongan Gubernur, yang katanya memantau langsung Pilkada di daerah Katingan... ehh malah nonggol di Pulpis ... hmmm... ada apa ya?. Di KAntor KPU Kabupaten PulPis, aku dipersilahkan bertemu dengan Sekretaris KPU... walhasil wawancara singkat dechh... (tapi hasil wawancaranya nda aku tulis disini ya.. soale itu bahan buat beritaku di KR.. tau khan Kalimantan Review) hehe..

Oya sebelumnya kami sempat singgah di TPS 10, kebetulan letaknya dipinggir jalan dan tepat bersebelahan dengan kantor Pelayanan CU Betang Asi di Jabiren.

Singkat kata, aku kemudian memilih lokasi yang masuk wilayah tempat tinggal Pak Aries Narang, aku mau stand by di lokasi tersebut, karena TPS tersebut adalah menjadi Barometer suara pemilih yang memilih beliau. Eh ya lupa... ini data pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulang Pisau, sesuai nomor urut;

Drs. Ibung Badak Gani dan Drs H. Sri Widodo (Dukungan dari PAN dan Demokrat)
Aries Marcorius Narang SE dan Sri Hardiyana (Dukungan dari PDIP dan PDS)
H. Achmad Amur, SH, MH dan Hedy Pratowo, S.Sos (Dukungan dari GOLKAR dan PKB)
H. Muhammad Hatta, SE dan Hendry Arroyo, S.Sos (Dukungan dari PPP dan PBR)

Pemilihan yang dimulai serentak pada pukul 07.00 WIB sedianya juga akan serentak ditutup pada pukul 13.00 WIB ini, terdiri dari Total TPS ada 295 dengan 85 PPS dan 8 PPK, Total Pemilih 85.556 pemilih.

Nah... balik lagi soal barometer TPS, kami berhenti di TPS 8, lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal bapak Aries M. Narang SE. Saat kai tiba suasana terlihat sepi, sewaktu aku tanya katanya pagi tadi sudah banyak yang datang untuk mencoblos, ditambah dengan "kebetulan"hari itu adalah hari pasar maka yang walhasil kaum ibu-ibu nih yang kebanyakan tidak datang ke TPS hehe... (bukan Gender Mainstream loh... itu kata bapak-bapak yang kebetulan menjadi saksi di lokasi pemilihan) dan menurutku ... ternyata Hari Pasar masih mengalahkan Hari ini haha....

Dalam rangak merebut KH 1J ini, di TPS 8 ada terdapat 290 kartu yang diberikan dengan jumlah pemilih 281 orang, para petugas tampak sudah mulai keletihan menunggu sebagian petugas mencoba asik sendiri dengan menghitung-hitung ... entah apa nda tau deh'.

Jam sudah menunjukkan pukul 12.55 WIB, tampak petugas mulai sibuk bersiap-siap untuk penghitungan suara, sebagian membereskan box pencoblosan, sebagian mengatur meja dan para saksi dan peninjau yang terdaftar berkumpul ditempat yang dimintakan. Tepat pukul 13.00 WIB, kotak suara diangkat dari tempatnya. Ketua penanggungjawab TPS sigap mengatur dan membuka tutup kotak suara dan membalikkan kotak .... berhamburlah surat suara keatas meja... wah... kelihatan tuh deg-degannya para saksi ...

Satu-satu penghitungan suara dilakukan, dan akhirnya.......

Dari 290 surat suara yang diberikan, 226 suara yang terpakai dan 64 surat suara yang tidak terpakai. dari 226 suara tersebut 224 suara sah dan 2 suara tidak sah, penghitungannya sesuasi urut calon ;

Kalah telak di Lokasi tempat tinggal menurutku menyakitkanlah..... maka di TPS 8 ini yang memenangkan suara adalah pasangan nomor 3 yaitu pasangan H. Achmad Amur, SH, MH dan Hedy Pratowo, S.Sos.

Teman-temanku yang lain yang keuminta berpencar ke TPS-TPS lainnya memberikan gambaran informasi yang sama, sebagian besar suara di dapat oleh pasangan nomor 3 ini. Bahkan sampai dengan dua jam kemudian kami melakukan pendataan di 23 TPS suara dimenangkan oleh pasangan nomor 3, maka dari hasil perhitungan sementara sudah dipastikan Bupati Pulang Pisau Periode 2008 - 2013 adalah pasangan H. Achmad Amur, SH, MH dan Hedy Pratowo, S.Sos. Artinya H. Achmad Amur yang notabene adalah Bupati Pulpis terdahulu, kembali terpilih menjadi Bupati Pulpis dengan Wakil pasangan barunya.

Dari wawancara singkatku dengan Sekretaris KPU Pulpis Santosa R. Maga, pengitungan surat suara di PPK dilakukan dari tanggal 8 - 11 Mei dan Penghitungan di KPU Pulpis dari tanggal 15 - 17 Mei 2008, maka untuk sementara ini Aku belum bisa mengabarkan hasil pemilihan yang sah berdasarkan ketetapan KPU Pulpis. Sekedar info di Kabupaten Lamandau sudah ditetap Pasangan Bupati terpilih oleh KPU Kabupaten Lamandau yaitu Marukan dan Sugiyarto.

AN's 2008

Manik Manikam

2008-05-07T08:17:00.000-07:00

Perasaan itu...

Seperti berlabuh di semenanjung tujuan

Mengelar butiran mutiara

Di telaga lamunan yang sempat mengersang

Seiris kasih di pantuan sang bulan

Luruhku bersandar di lapangnya hati

Rinai hujan dan kalamnya malam

Menemaniku merajut sutra kata

Memintal lembaran benang yang tak lagi melapuk

Dan aku merasa damai itu

Jalan-jalan itu kupilih mati

Dan melontarkanku menjauh

Tinggalkan tapak-tapak yang berduri mimpi

Memastikan untukku pergi segera!!

Semerbak angin di tuaian rindu itu

Begitu hangatnya peluk itu terkirim

Mengetarkan kata hati dan jantung

Menatahkan puisi-puisi jiwa

Merebut ujung pena menjadi penari

Begitukuingin

Menebar warna bersama cahaya itu

Yang kecil dan jauh dari sini

Yang terpaku di dinding awan

Ditempat dimana darahku mulai bercurai

Bersama derak sang waktu itu

Ku pilih belati dan mentari

Dan kutancapkan di jantung hati yang tak lagi bernyawa

Dan memanggang hasrat yang tak lagi berbumbu rasa

Menjadi bulir-bulir embun di pagi hari

Pagiku dan pagi dunia

Dunia Kita

POINT HASIL FPIC KALTENG

2008-05-05T06:20:00.000-07:00

Lokakarya

Free, Prior and Informed Consent

Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

Membuat FPIC berkerja bagi masyarakat dan perusahaan

Palangka Raya, Hotel Batu Suli dan Dandang Tingang, 30 April – 2 Mei 2008

Ringkasan

‘Free, Prior and Informed Consent’ (FPIC) telah berkembang sebagai prinsip utama dalam jurisprudensi internasional berhubungan dengan masyarakat adat dan telah menjadi diterima secara luas dalam kebijakan sektor swasta atas ‘tanggung jawab sosial perusahaan’ dalam sektor seperti pembangunan bendungan, industri ekstraktif, kehutanan, perkebunan, konservasi, pencarian-genetika dan penilaian dampak lingkungan. FPIC telah dinyatakan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebagai prinsip utama dalam Prinsip dan Kriteria (P&C). Sama halnya, ‘free and Informed consent’ adalah sebuah persyaratan dari Forest Stewardship Council.

FPIC menyiratkan dipahaminya, perundingan-perundingan tanpa paksaan antara investor dan perusahaan atau antara pemerintah dan masyarakat adat/masyarakat hukum adat sebelum perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman atau perusahaan lainnya yang dibangun dan dikembangkan pada tanah adat mereka. FPIC diterima sebagai hal yang penting untuk memastikan tingkat permainan dilapangan antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan, dimana FPIC menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang dirundingkan, memberikan perusahaan keamanan lebih luas dan mengurangi resiko investasi. FPIC juga menyiratkan penilaian dampak yang cermat dan partisipatif, kesepakatan desain proyek dan pembagian keuntungan.

Sebagai contoh, Prinsip dan Kriteria RSPO menyatakan:

Kriteria 2.2	Hak untuk menggunakan tanah dapat dibuktikan, dan tidak dituntut secara sah oleh komunitas lokal dengan hak-hak yang dapat dibuktikan.
Kriteria 2.3	Penggunaan tanah untuk kelapa sawit tidak mengurangi hak berdasarkan hukum, atau hak ulayat, atas pengguna lain, tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka.
Kriteria 7.5	Tidak ada penanaman baru dibangun pada tanah masyarakat lokal tanpa keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan, yang ditangani dengan melalui suatu sistem yang terdokumentasi sehingga memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal dan para pihak lainnya bisa untuk menyampaikan pandangan mereka melalui lembaga perwakilan mereka sendiri.
Kriteria 7.6	Masyarakat setempat diberikan kompensasi atas setiap pengambil-alihan lahan dan pelepasan hak-hak, tunduk pada keputusan bebas, didahulukan dan diinformasikan dari mereka dan kesepakatan-kesepakatan telah dirundingkan

Lokakarya ini berupaya untuk meningkatkan kesadaran tentang konsep FPIC dan kepentingannya dalam kinerja sosial. Kegiatan selama 3 hari memberikan panduan bagi pihak masyarakat dan perusahaan, dan juga pemerintah daerah, tentang bagaimana prosedur yang berhasil dapat dilakukan bersamaan dengan prinsip FPIC.

Lokakarya ini mencakup pelatihan tentang bagaimana menyusun dan mengorganisir sebuah sistem yang terdokumentasi dalam bentuk perundingan-perundingan yang memungkinkan masyarakat adat, masyarakat lokal dan parapihak lainnya menyampaikan pandangan-pandangan mereka dalam berbagai negosiasi dan bagi pandangan-pandangan dan harapan-harapan tersebut untuk dimasukan dalam pembuatan keputusan.

Lokakarya yang terlaksana atas dukungan RSPO, Forest Peoples Program, Sawit Watch serta POKJA Sawit Multipihak Kalteng ini dimulai dengan memisahkan satu-hari sesi pelatihan dengan perwakilan masyarakat dari Kalimantan Tengah dan kemudian dengan perusahaan serta petugas pemerintahan. Lokakarya ini menjadi media informasi tentang bagaimana prosedur FPIC telah dilaksanakan di negara-negara lain dan menggali bagaimana prosedur-prosedur tersebut dapat disesuaikan terhadap berbagai kenyataan hukum dan sosial setempat. Pada hari terakhir, dilakukan dialog antara perwakilan masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah bersama untuk secara timbal-balik membahas bagaimana mereka dapat melangkah maju untuk membuat FPIC berjalan dengan baik.

pertemuan yang dilakukan pada tanggal 30 April – 2 May 2008 ini, merupakan bagian untuk mempertemukan gagasan dan ide dalam mencermati berbagai persoalan yang sering di hadapi oleh semua pihak, terkait dengan penanganan pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. Diantaranya, dampak yang muncul, yakni konflik lahan/tanah antar masyarakat adat/lokal dengan perusahaan, terus sesama masyarakat adat/lokalnya, selanjutnya muncul indikasi-indikasi pencemaran sungai dan lain-lain.

Dengan adanya pelaksanaan FPIC, memberikan gambaran kondisi terkini terkait persoalan yang dihadapi oleh semua pihak (Masyarakat adat/lokal, Pemerintah, Perusahaan dan NGO) serta memunculkan pikiran yang positive dan memberikan bagi semua pihak di pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.

Hasil Yang Didapat :

Adanya pemahaman bersama antar pihak (masyarakat, pemerintah. Perusahaan dan NGO) berkenaan FPIC yang erat hubungannya dengan penerapan RSPO sebagai langkah awal sebelum pembukaan perkebunan kelapa sawit ataupun pembangunan berinvestasi lainnya.
Adanya tukar informasi dan pengalaman antar pihak (masyarakat, pemerintah. Perusahaan dan NGO) berkenaan strategi penanganan konflik pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah yang pada akhirnya bisa terpahami dengan baik, dimana sebagai upaya mencermati posisi kepentingan masing-masing pihak.
Terekplorasikannya berbagai metode atau langkah-langkah (diantaranya : Pemetaan Partisipatif, Alur Proses kerja FPIC) dalam upaya penerapan FPIC-RSPO yang dipahami oleh para pihak sebagai upaya penanganan konflik di pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah.
Ada peta kondisi terkini tentang konflik yang mendominasi yakni persoalan tanah/lahan di pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah, secara khusus dan umumnya ada 500 konflik di Indonesia yang terpahami oleh para pihak dengan baik.
Adanya pembauran pemikiran antar pihak berkenaan rencana-rencana kedepan untuk meminimalisir konflik kepentingan di pengelolaan perkebunan kelapa sawit dengan membuat langkah awal dari penerapan FPIC-RSPO di Kalimantan Tengah.

Peserta Masyarakat KALTENG

No	Nama	Asal
1	Handris HS	Kabupaten Kapuas
2	Felik Setiawan	Kabupaten Kapuas
3	Elwae	Kabupaten Katingan
4	Ugu	Kabupaten Katingan
5	Samsul Arbaini	Kabupaten Barito Utara
6	Rustam	Kabupaten Seruyan
7	Bambang	Kabupaten Seruyan
8	Bambang	Kabupaten Seruyan
9	Guntur	Kabupaten Kotawaringin Timur
10	Manto	Kabupaten Kotawaringin Timur
11	Abdul Sani	Kotawaringin Barat
12	Sapuani	Kotawaringin Barat
13	Selma	Kabupaten Lamandau
14	Saharen	Kabupaten Lamandau
15	Nau Don Yusias	Kabupaten Pulang Pisau
16	Sidi U Talajan	Dewan AMA Kalteng

Peserta Luar Kalteng

No	Nama	Asal
1	Ismed Inono	Riau
2	Mursid M.Ali	Riau
3	Martua	Riau
4	Marzuki Effendy	Riau
5	Zulkifli	Sumatera Barat
6	Pipit Wirastuti	Jambi (SETARA)
7	M. Fachrurrozi	Jambi (SPKS Jambi)
8	Yanto	Pontianak (Sambas)
9	Ayi Sofian	Kalimantan Timur (SPKS)

PESERTA NGO KALTENG

No	Nama	Asal
1	Edy Subahan	Pokker SHK
2	Yanti	BOSF Mawas
3	Intan	WALHI Kalteng
4	Abdul Husaini	Save Our Borneo
5	Dr. Ir. Sinto MS	LMMDDKT
6	Ewaldianson	YPD Kapuas

PESERTA DARI PERKEBUNAN SAWIT

No	Nama
1	WILMAR GROUP KALTENG
2	PT BISMA DARMA KENCANA
3	PT AGRO INDOMAS
4	PT AGRO BUKIT
5	PT AGRO INDOMAS - AGRO HARAPAN LESTARI
6	PT TRIPUTRA AGRO PERSADA
7	PT MAKIN GROUP

FASILITATOR DAN NARASUMBER

No	Nama
1	EMILIANUS KLEDEN (FPP)	FASILITATOR
2	NORMAN JIWAN (SAWIT WATCH)	FASILITATOR
3	RUDY READY LAMURU (SAWIT WATCH)	NARASUMBER
4	MAHIR TAKAKA (AMAN)	NARASUMBER
5	MARKUS (FPP)	NARASUMBER
6	KASMITA WIDODO (JKPP)	NARASUMBER
7	AHMAD ZAZALI (SCALE UP)	NARASUMBER
8	BPPLHD PROP. KALTENG	NARASUMBER
9	DEP. HUKUM DAN HAM	NARASUMBER
10	DEP. PERTANAHAN	NARASUMBER
11	BPN PROP. KALTENG	NARASUMBER
12	DR SIUN SH MH (PRKTISI HUKUM KALTENG)	NARASUMBER
13	ANSE S. ERLYNOVA (POKJA SM KT)	NARASUMBER

MANEN AIR AREN

2008-05-05T05:13:00.001-07:00

"satu kirik gula aren yang dibuat dari tempurung kelapa harganya sampai empat ribu rupiah, kalau kirikan dari bulu bambu sekirik harganya dua ribu rupiah"... tapi pohon aren sekarang mulai punah, hanya ada tiga sampai empat batang saja yang bisa dipanen airnya, selain itu teknologi memanen air aren gampang-gampang susah. Ternyata air aren yang baru saja diambil kalau diminum rasanya segar sekali seperti minum air kelapa muda, tapi masyarakat disana menyangkalnya katanya lebih enak dari air kelapa muda, dan kalau diminum terus setiap pagi selama satu bulan akan membantu memulihkan masalah-masalah terkait pencernaan. Soal rasa .... rasanya memang lebih dari sekedar air kelapa muda... enak lah pokoknya... manis... harum lagi

My journey Go To Sampit and Seruyan Sub Province

2008-05-03T20:47:00.000-07:00

Dear My Deary

Aku sudah janji untuk menuliskan ini dilembar putihmu, maaf karena sudah dua bulan lebih aku baru bisa membagikan waktuku untuk menulis dan berbagi cerita kekamu.

EPISODE 1

Aku masih ingat, hari itu aku sebenarnya masih sibuk sebagai salah satu anggota dari panitia pelaksana seminar Pembangunan perkebunan sawit yang berkelanjutan di Kalimantan Tengah, dimana aku dan kawanku Kiki, serta kawan-kawan dari POKJA Sawit Multipihak ikut terlibat di kepanitiaan dan waktu itu lagi sibuklah pokoknya..... sampai detik dimana aku harus bersiap berangkat, aku masih belum juga mengemas peralatan lapanganku bahkan aku masih ingat kalau sabun mandi dan shampoku juga belum ada stok sama sekali. Sampai jam 12.00 WIB akhirnya aku harus meloby penjemput kami untuk “berdalih sedikit” minta dijemput jam 14.00 WIB... padahal kemudian ternyata aku tahu bahwa sopir yang menjemput rombongan kami sudah tiba di Palangka Raya jam 12.00 dan dia terpaksa menunggu selama 4 jam karena kami akhirnya baru berkumpul dikantorku jam 4 sore hehehe...

My diary maaf aku memulainya dengan meloncat agak kemanna-mana.... dan aku juga mau jelaskan kalau yang kumaksudkan kami itu adalah aku, Kiki dan Jenny, kami satu tim penelitian HCV 5 terkait sosial, ekonomi dan budaya di sekitar kebun sawit. Keterlibatanku jadi anggota tim dikarenakan pengalamanku tergabung dalam tim HVC Lanscape KALTENG, dan aku masuk di tim untuk HCV5.

Dear My Diary, pada tanggal 5 Februari 2008 kira-kira waktu itu menunjukkan pukul 16.00 WIB, dan dimulailah perjalananku yang sarat dengan pembelajaran yang luar biasa.

Dear My Diary, jalan-jalan menuju kelokasi seperti sebuah mozaik yang satu-satu hilang dan tercerai berai.... aku masih ingat tahun 2002 ketikaku melewati jalan yang sama, rumah-ruamh gubuk dan padang alang-alang yang luas dari bukit satu kebukit lainnya, serta hamparan padang pasir sejauh mata memandang masih menjadi pisau yang mencabik-cabik perasaanku.... sudah enam tahun berlalu, artinya satu masa kepemimpinan telah memimpin negeri Tambun Bungai ini, tapi perubahan belumlah seberapa, masih debu-debu jalanan berterbangan menerpa memoriku tuk ingatkanku tentang keringnya cahaya kehidupan mereka-mereka yang terbiarkan begitu saja.

Sampai kemudian malam akhirnya menyapa perjalanan kami, dan setelah semua “beres” di atur-atur... ... kamipun menuju kewilayah kerja kami masing-masing... oya untuk pertamakali kami masih “bergerombolan” di desa pertama di tiga hari pertama kami dilapangan, dengan harapan ini menjadi alat evaluasi kerja kami bersama nantinya pada saat kami berpencar di lokasi masing-masing.

Dear My Diary, hari itu tanggal 8 Pebruari 2008, kami berangkat menuju lokasi desa pertama, tim besar kami ada sekitar 5 orang, satu orang kawan yang memang menjadi penanggungjawab tim dan satunya lagi kawan dari malaysia yang katanya sedang ngambil S3 nya tentang sosial ekonomi dan Budaya, kawan yang tidak bisa makan makanan yang bernyawa, alhasil dia kesusahan besar ketika tinggal dikampung dengan kerja yang berat banget keluar masuk hutan dan kering dipanggang panas matahari, wah.... nda kebayanglah gimana kira-kira telernya dia ya... tapi aku “yang baik hati” ini hehe... karenaku merasa kasihan melihatnya teler, ku kasihlah dia satu botol Evervesent Vitamin C ku yang selalu kubawa kemana-mana kalau ku lagi melakukan perjalanan, dan walhasil sepertinya sangat membantunya untuk mendapatkan tenaga, berkali-kali dia mengucapkan Thank You -nya.

Kampung pertama tempat kami melakukan riset namanya Sebabi.... Desa yang letaknya tidak begitu jauh dari perkebunan sawit, tipikal kampung-kampung dayak pinggir sungai. Sebaran penduduk diwilayah ini menurutku unik, kampung hulu terdiri dari etnik dayak kampung bagian hilirnya terdiri dari melayu dan suku lainnya bagian tengah kampung adalah campuran... mereka bilang zona putih lah... dimana percampuran baik itu suku, agama dan budaya terjadi di wilayah ini. Kampung Dayak di bagian Hulu mencirikan sekali identitas sosial budaya masyarakat Dayak.

Desa Sebabi terletak di Kabupaten Sampit, letaknya sebelah Selatan berbatasan dengan Pondok Damar Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Putih, Sebelah Timur berbatasan dengan Kenyala dan Sebelah Barat berbatasan dengan Sumber Makmur. Jumlah Penduduk Sebabi adalah 2.597 Jiwa dengan 736 KK dari 10 RT

Tidak jauh dari Desa ini paling dekat 400 m dibelakang rumah-rumah penduduk, berbatasan langsung dengan perkebunan sawit, mereka telah hampir kehilangan besar atas tanah air yang dulunya adalah tempat mereka berladang, berburu, mencari buah-buahan dan hasil hutan lainnya termasuk obat-obatan, mereka telah hampir kehilangan besar harapan hidupnya karena tidak ada lagi sumber-sumber ekonomi mereka.

Sawit masuk telah lama diwilayah ini, bahkan beberapa kali sudah panen buah sawit sejak tahun 96, sampai hari ini mereka tidak punya lisrik yang bisa mereka gunakan 24 jam seperti di kota, mereka bisa menggunakan listrik terbatas dari belas kasihan pemerintah dengan pemberian jatah listrik dari pukul 18.00 sampai 23.00 yang kadang-kadang tak sampai. Itu bagi tempat yang beruntung, didesa lain mereka harus menyediakan listrik sendiri dengan menggunakan mesin “genset” dan harus membeli minyak paling tidak dua liter perhari dengan harga seliter delapan sampai sembilan ribu rupiah, kalikan saja sebulannya berapa...belum lagi kalau ada kerusakan mesin genset-nya dan kelangkaan minyak, bagi yang tidak mampu pilihannya adalah menggunakan lampu tembok. Walaupun menggunakan genset... beberapa masyarakat berceloteh toh setelah jam 11 malam kembali juga pakai lampu tembok... kalau mau jam tayang sampai pagi ya... harus menyediakan minyak mesin yang banyak.

My diary, di Desa Sebabi sebagian besar masyarakatnya sekarang mencari nafkah dengan cara menyedot pasir puya atau pasir sirkon, tempat lokasi penambangan berbatasan dengan kebun sawit, bahkan ada yang berada ditengah-tengah kebun, ditempat dimana aku belum tahu persis siapa pemiliknya dan bagaimana bisa mereka bisa menambang pasir disana. Lokasinya jauh dari kampung dan masuk lagi kedalam sekitar lebih dari 200km kami berjalan masuk menuju lokasi, beberapa kawan kami tidak siap dengan kondisi panas terik gersang dan berpasir tandus disana, ditambah waktu itu menunjukkan pukul 12.00 kurang lebih.... teriknya panas matahari menyengat tembus diantara pori-pori jaketku dan aku lupa samasekali untuk membawa bekal air minum.... hekksss ...... hausss.....panasss!!

Dilokasi penambangan aku berdiskusi lama dengan seorang ibu, beliau mengajak anaknya yang masih berumur sekitar delapan tahun untuk ikut menyedot pasir lokasi penambangan, ada juga suaminya ikut turut serta dalam kegiatan penambangan, dari perbincangan kami ternyata beliau mengajak semua anak-anaknya, tidak jauh dari lokasi kami berbincang-bincang ada berdiri satu dua pondok kayu beratap daun rumbia, dipondok itu cerita ibu tadi ada anaknya yang masih berumur 5 atau 6 bulan ditemani kakaknya yang tertua serta satu orang anaknya adik dari anak yang dia bawa ditempat penambangan. Aku terkesima ketika beliau mengatakan hal itu....

Dear My diary, rupanya beliau lebih memilih untuk mengajak anak-anaknya menambang emas ketimbang bersekolah, tidak ada biaya untuk menyekolahkan mereka, tidak ada yang menjaga mereka di kampung karena semua pergi kelokasi, dan kedua orangtua mereka menambang pasir jadi harus ada yang menjaga si kecil dan kakak sikecil yang juga masih belia.

Dear My diary, Ibu tadi bilang kalau untuk makan hari-hari pas-pasan sekali bahkan terkadang mereka harus ngutang, lalu bekerja siang malam untuk membayar tagihan utang, sementara pasir sirkon semakin hari semakin habis, semua sudut sudah dibongkar habis, tidak ada satupun yang terlewatkan. Tahun 2002 menurut beliau dua hari masih bisa dapat satu karung pasir sirkon, sekarang empat hari lebih baru bisa mengumpulkan pasir sirkon. Menyedihkan.

Diperbincangan-perbincanganku dengan beberapa orang, aku mencatat satu pernyataan salah seorang ibu rumah tangga yang sekarang beralih profesi membuka warung kecil di dalam desa tersebut. Dia bilang jera dan tidak akan pernah mau lagi bekerja “mamuya”. Kulit terkelupas, rambut merah karena terpanggang matahari... tidak sanggup lagi katanya.... biar saja aku mewarung karena penghasilannya setiap hari pasti ada, biarpun sedikit-sedikit.

Sore hari di hari pertama aku menginap dikampung, setelah seharian menjalankan tugas dan amanat yang diemban, aku membayangkan segarnya berenang di sungai yang kebetulan tidak berada jauh dari tempat kami menginap, tetapi Ibu dirumah tempat aku menginap mengingatkan agar aku lebih baik mengurungkan niat untuk mandi di sungai, beliau bilang nanti kalian gatal-gatal, airnya memang terlihat keruh. Rupanya muara sungai tepat berbatasan dengan aliran sungai pembuangan “memuya”, selain itu sungai sudah dikepung sawit, jadi lengkaplah sudah penderitaan sungai itu... bahkan ikanpun enggan untuk hidup disana.

Bersambung.....

Anse S. Erlynova

SARPATIM

2008-04-24T03:53:00.000-07:00

Bila itu prasangka

Ijinkan sebuah tanya

Runutkan sesuatu yang bisa saja salah diarti

Karena lidah tak bertulang

Hati tak berkunci

Jiwa itu fana

Dan rasa tak berbataskan awan

***

Butiran kata

Terbang melintasi samudera

Menyentuh daratan

Harum menyapa maharani

Adakah puzzle hati yang terselip

Terselip dibelantara kata

Kata yang ijinkan tuk merasa menjadi bagian yang dekat

Pernah ingatkan tentang hati

Tapi dia kadang pergi dan mencari kaum kelana

Dan sembunyi di kabut malam

Biar saja itu adanya

Biar setia itu menjadi kawan dan lawannya

Menguntai kelopak rasa menjadi sekuntum ketegaran

Menceruk gelisah yang meracunkan daya

Bila itu salah dan salah lagi...

Katakan 'tuk kembali

Apakah tebing jalan tuk pulang?

_________________________________

tersimpan sesuatu yang dipahami

Apakah itu merenda pualam

Atau menjangkau bintang di segenggam cahaya?

____________________________________

Di persembunyian sang waktu

Mungkin tak dapat berputar kembali

Tapi

Ijin itu ada merautkan pantulan warna

Memendar di telaga kecil

Menunjuk putihnya pelangi dan birunya matahari

On April 2008

Pusink ...PEMILU kok ya jadi ajang adu sedekah...

2008-04-13T05:22:00.000-07:00

Lewati batas jelajah dunia, jangkau pusat sang waktu yang tak terbatas .....

---------------------------------------------------------------------------------

Pagi ini seperti biasa aku selalu tak lewatkan waktu untuk membaca Koran pagi ..., sebulan ini kalau tidak salah perhitunganku ada tambah satu suplemen di koran langgananku, kalau tidak salah kabarnya khusus untuk memuat berita tentang Pemilu di beberapa Kabupaten yang kebetulan tahun 2008 ini akan mengadakan acara besar pemilihan Kepala Daerah.

Gambar foto pasangan dan slogan-slogan atawa yel-yel bertebaranlah dihampir setiap halaman, bayangkan saja ada 7 daerah yang mengadakan ritual ini....

Pusing itu saja yang bisa aku utarakan, ..... aku sepakat dengan salah satu statemen di kolom di media yang sama, yang mengambarkan bahwa para calon sekarang ibarat bunglon yang bisa berganti-ganti warna biru jadi kuning.....dll, baju yang PNS jadi baju partai, wajah yang acuh menjadi prihatinity, sepatu ke sendal jepitiisme, yang pelit jadi murah tangan, nasi jadi gaplek, ato mobil jadi sepeda onta ato beca... kekekekek.... nah tuh... apa nda pusing?? Berapa duit ya beli kolom beritanya?

Iseng-iseng semua kebaikan dan kemurahan hati serta janji-janji mereka sampaikan aku klipingin, siapa tau bermanfaatlah sewaktu salah satu dari mereka nantinya terpilih, kita lihat deh seberapa baiknya mereka kalau sudah menjabat.

Dalam suasana seperti ini... geram ya... marah ya... dongkol ya.... pasrah juga ya.... habis gimana?? "maksudnya apa sih se?" ....Ngga' tau hehehe....

Yah berbaik hatilah sekarang ya bapak-bapak.... (habis yang calon perempuannya cuma satu aza tuh), ngutang aja banyak-banyak and bersedekahlah sebanyak-banyaknya.... kapan lagi nyenangin rakyat? toh rakyat sekarang pada pintar-pintar kok, mereka juga tau kapan jadi bandit dan kapan jadi diri sendiri....Ya kan.....

Anse

Angin Kencang ... Mau Hujan, padahal lagi musim Kemarau

2008-04-13T05:05:00.000-07:00

Lewati batas jelajah dunia, jangkau pusat sang waktu yang tak terbatas .....

-------------------------------------------------------------------------------------
Film ini diambil tahun 2007, di teras halaman kantorku.... hebohlah waktu itu pokoknya, telephone kantorku terputus, dinding pembatas halaman belakang kantorku roboh, padahal aku ingat waktu itu lagi musim kemarau.... aku lupalah bulan kapan......

Selamat malam sang pagi

2008-04-13T01:15:00.000-07:00

Lewati batas jelajah dunia, jangkau pusat sang waktu yang tak terbatas .....

----------------------------------------------------------

Sepi sejak kota kita tenggelam banjir pasir

Seceruk susu kedelai masih juga tumpah didekapan kabut

Duri-duri durian “bantat” menusuk-nusuk syaraf

Hei........... kemana perginya pelangi hati?

Aku menjejal kata dicorong-corong kabel

Tidak juga ditemukan

Berbaring hayal dan jalinan mantra

Menyisiri bekas tapak di tanjung harapan

Berpantang tanya dan sendawa

Hanya boleh mengenggam abu

Jangan pupus yang dipilih

Ada tongkat sakti putri nirmala

Atau mungkin dia yang mati disini

Sebuah wujud yang kemudian mengering

Dipadang tandus dan panas

Saat dahaga berganti menjadi taman eden

Dan gurita menelanjangi daratan

Mungkinkah kuburan massal itu maksudnya lentera?

Dan pergi dan kembali dan hilang dan bereinkarnasi lagi?

Hei........... kemana perginya cahaya hati

Masih saja ku terjaga

Dan butakanku tentang warnamu

Di kitab-kitab tangisan itu, kabarkan seribu abad tentang kaum

Lalu .... adakah sang tabir itu untuk kita sama-sama tertawa?

An’s

Dikotaku, April 2008

Nanam Kankonyang

2008-04-11T07:13:00.000-07:00

Lewati batas jelajah dunia, jangkau pusat sang waktu yang tak terbatas .....

Lagu

Nanam Kankonyang

Ah buah idah

Ini Aku basampolah

Cuncung Mangau,Tumang Rangau

Kasompahan padi nyadi

Arai nai kapar tugu’u 3x

Nai’i ka Jurung ka tukau

Jurung atau Jurug adalah tempat menyimpang padi, menurut masyarakat Tomun di Tapin Bini, kalau jumlahnya disebutkan sebagai satuan maka disebut Jurug, tetapi kalau menjelaskan lebih dari satu jumlahnya disebut Jurung.

Lagu ini biasanya dinyanyikan pada saat Manugal Padi, yang artinya kurang lebih melambangkan titipan dan harapan yang besar akan hasil panen yang melimpah ruah, sampai memenuhi semua Jurung yang ada di kampung.

Lagu ini aku dapatkan sewaktu Pendidikan Hukum Kritis di Tapin Bini Kabupaten Lamandau, akhir maret 2008.

PETUALANGAN KENTA Menemukan Kembali Kunci Bertuah

2008-04-08T07:07:00.000-07:00

Lewati batas jelajah dunia, jangkau pusat sang waktu yang tak terbatas .....

TOKOH UTAMA

KENTA :

Gadis kecil pemberani

Kulitnya kuning langsat

Matanya lebar dengan bulu mata yang lentik

Rambutnya coklat ikal panjang dan selalu tergerai sesekali diikat kepang

Keras kepala

Selalu ingin tahu dan berjiwa petualang

Anak dari Ayah seorang kepala kampung dan Ibu yang terkenal memiliki kepandaian menganyam.

Lahir di pada saat tepat bulan purnama

Pada saat seluruh kampung sedang merayakan pesta menuai padi

Kelalahirannya ditandai bersamaan dengan bintang jatuh

TOKOH KEDUA

KAREHENG :

Roh jahat dari dunia alam lain

Berbentuk seekor burung hantu

Memiliki kuku yang tajam

Penculik kepala kampung

---------------------------------------------------------------------------

JALAN CERITA

KENTA suatu hari setelah badai tiba-tiba disuatu senja setelah hujan

Kehilangan itu sangat aneh dan misterius, semua orang kampung menghilang begitu saja, hanya tersisa satu kisah yang disampaikan oleh ayam jantan hitam kesayangan KENTA, sejak itu petulangan KENTA mencari orangtuanya pun dimulai.

---------------------------------------------------

CHAPTER ONE

DI PADANG HUTAN BUNGA FLAMBOYAN

Ssssrrrrrkk... Ssssrrrkkk... Ssssssrrrkkkkk....

Sesekali rerumputan terlihat bergoyang-goyang

Dan tiba-tiba dari balik rumput menyeruak sesuatu ...

“BOOO....!!”

“Waaa.....!!!”

“Waaa....!!!”

“KENTA!!...”

“hahaha.........hahaha......”

“Awas ya lain kali kubalas!!”

“yeee... coba aja kalau bisa, makanya jangan tegang begitu ...”

“inikan di hutan Kenta... semua binatang harus waspada..., apalagi dihutan ini terkenal banyak ular sawa yang badanya sebesar pohon kelapa...”

“ahh... mereka tidak akan menganggu, sekarang lagi musim bertapa...”

“masa”

“iya... “

“oo...”

“oya kamu mau ikut ndaa?..”

“Ikut kemana??...”, “rasanya aku sedang ingin bermalas-malas saja beberapa minggu ini”

“ah... pokoknya asiklah... kalau sudah tiba disana, rasa malasmu pasti hilang...”

“jangan-jangan kamu mau pergi ke hutan itu lagi ya...??”, aku dengar minggu kemarin kamu dimarahin orangtuamu karena tertangkap sedang mengendap-endap disekitar hutan itu”. “Aku nda mau ahh.. nanti dapat masalah..”

“ah!! Payah ... kamu percaya hanya dengan mendengar cerita saja??”. “Aku sangat ingin melihat sendiri hutan itu, dan donggeng tentang batu bintang itu...”. “ayolah... apa kamu mau aku berangkat sendirian?... truss kalau aku ada apa-apa... tidak ada yang menyampaikan kabar ke orang-orang di kampung trusss...”

“ahh... sudah sudah.... aku tau apa selanjutnya....”. “hhhhh Kenta memang tidak pernah putus asa ya selalu banyak akalnya ya...”.”oke kita berangkat kesana tapi tidak sampai senja ya..., kudengar setiap senja selalu terjadi hal-hal yang aneh disekitar hutan itu, kamu janji ??”

“ya..ya...ya... janji...”

“dan.. kedua... kita ajak pikok dan Koru juga ya..., mereka pasti senang kalau kita ajak juga kesana...”

“hmm... hebat....” seru Kenta seraya melipat tangannya dan membelalakan matanya “mereka pasti senang....”. “kalau begitu ayo kita kesana!!”

“ayo”

Demikianlah percakapan singkat dua sahabat Kenta dan Tutu si Kelinci, mereka berencana untuk pergi ke suatu tempat yang nampaknya adalah suatu tempat bermain-main, dan ... mereka berdua sepertinya berencana untuk mengajak Pikok dan Koru. Hmmm... siapa Pikok dan Koru itu ya?...

“huppp... huupp...huppp...”

“hati-hati Kenta!” teriak Tutu dikejauhan

“ahh... sampai!!”. “ayo..ayo... cepat Tutu, Pikok pasti lagi dihalaman belakang”

“iya,iya...”jawab Tutu”tapi kenapa kita harus lewat belakang?, disinikan banyak batu-batu besar... jadinya kita harus meloncat-loncat dari satu batu kebatu yang lain...” jawab Tutu lagi sambil mengambil ancang-ancang mengambil langkah untuk meloncat ke batu besar yang terakhir “huupppppppp....”

“ahh... akhirnya sampai juga..”

“psssttt!!” “jangan ribut” bisik Kenta

“Kenapa lagi?” jawab Tutu

“pssstt... lihat benarkan seperti yang kubilang Pikok pasti ada di halaman belakang...”

“huuh... dasar pikok... sama saja dengan kamu Tutu... “

“apanya” sergah Tutu sengit

“tuuhh lihat... “

Sejenak Tutu mengarahkan pandangannya kearah yang dimaksud Kenta...tidak beberapa saat kemudian... “hihihihihi....” “hahahahaha...”

Terdengar cekikikan tertawan Kenta dan Tutu hampir bersamaan...

Mau tau kenapa Kenta dan Tutu tertawa? ....Pikok ternyata sedang berjemur sambil menggais-nggais pasir dengan kakinya menutupi hampir seluruh badannya... hhmmm... kira-kira Pikok ini siapa ya??

“duukkkk....duuukkkkkk....duuuukkkk”

“iihhh... Pikok, kok tidak bergeming sedikitpun” keluh Kenta, yang telah mencoba melemparkan beberapa batu kerikil kearah Pikok

“sini... coba aku yang lempar”pinta Tutu

“coba aja, tapi jangan sampai bikin suara gadruh ya...”

“iya.......”, “eehhhhh......”.”dduuuuukkkkkkk” kerikil yang dilempar Tutu tetpa mengenai kepala Pikok

“aduhhh....” teriak pikok “siapa yang lempar batu sembarangan ha!” teriak pikok sambil menggoyang-goyangkan kepalanya...

“heeeiii!!...heeiii!! sini...sini!! pssstttttt!!” terdengar suara diantara bebatuan...

“??.... “ siapa?” tanya Pikok

“ppsssttt!! Kesini..”

Sebuah kepala menyembul dari balik batu

“oooo...”. tanya Pikok

“kesini”...”pssstt..pelan-pelan....”

Pikok pun beranjak dari tempatnya dan berjalan perlahan-lahan menuju kebalik batu besar.

“hehehe..., apa kabar Pikok?” tanya Kenta

“hhhuuhh...kalian menggannggu tidur siangku saja” jawab Pikok

“hihihi... kamu tidurnya aneh ya Pikok... lihat tubuhmu hampir semua dipenuhi pasir berdebu, ihh sana bersihkan dulu” pinta Tutu

“Tunggu sebentar”jawab Pikok. Sesaat kemudian Pikok membuka kedua tangannya dan mengoyang-goyangkan seluruh badannya, sampai semua pasir dan debu yang melekat ditubuhnya bersih.

“uhhhhukk...uhhhuuukkk”, “waduh debunya banyak juga”

“maaf kenta... sebaliknya untukku tidur seperti tadi sangat menyenangkan sekali lo”

“ngomong-ngomong ada apa nih?”

“kenapa kalian mengendap-endap diantara bebatuan?”

“biasa... kenta” jawab Tutu

“dia mengajak kamu untuk ikut jalan kehutan seberang, kamu mau ikut?”

“ha? Benar nih Kenta... kamu kan tau akibatnya” jawab Pikok

“ah... justru itu yang bikin penasaran...” “ayo!! Mau ikut tidak?”

“mau-mau... pasti menyenangkan sekali bisa kesana” jawab Pikok

“kalau begitu hayo...kita tinggal menjemput Koru”

“oya... Koru juga diajak ya... hmm... apa tidak masalah mengajak Koru? Diakan jalannya lambat”

“Tapi dia sangat kita perlukan Pikok” sergah Tutu “dia sangat yang paling sabar diantara kita semua”

“oke-oke... tapi aku tidak terlalu setuju ya kalau Koru diajak... jalannya terlalu lambat”

“ahh tenanggg ..... kan ada aku” jawab Kenta “sekarang ayo kita jemput Koru, aku bisa pastikan saat ini dia sedang ada dimana”

“ayo” jawab Pikok dan Tutu bersamaan.

Tidak berapa lama kemudian ketiga sahabat itu menghilang diantara bebatuan, menyusuri tepian sungai. Nah... sudah tahukan siapa si Pikok?? ....Pikok adalah seekor ayam jantan, bulunya lebat dan berwarna hitam legam, dan terkenal memiliki suara kokok yang sangat nyaring, dibandingkan dengan ayam jantan seumurnya.

Diantara riam bebatuan dan gemericik air terjun, tampak sekelompok kura-kura sedang berjemur diantara tumpukan batu yang muncul disela-sela riam, satu diantaranya Koru, kura-kura muda yang sedang asik berenang menyusuri riam.

Koru !!! .... teriak Kenta tak kalah nyaringnya dengan suara gemericik air terjun, sesaat semua kepala kura-kura menoleh kearah suara.

Haiiii....... teriak Koru .... aku disini.... tunggu sebentar .... teriak lagi ...

Tidak lama Koru sudah berenang menepi kearah Kenta, Tutu dan Pikok... yang tampak terengah-engah menarik nafas ...

Wah..... lengkap ..... tumben nih ... tanya Koru, ada apa ya?? Tanya nya lagi

Kita mau berpetualang lagi nih ... jawab Kenta... Kamu mau ikut kami nda?? ... tanya Kenta lagi..

Mau kemana dulu .... jauh nda ? tanya Koru

Ahhhhgghhh... banyak tanya kamu ini Koru .... huuh.....sungut Piko...

Lho aku kan haru mengetahui kemana kita pergi ... jawab Koru

----------------------------------------------------------------------------

Episode-Episode Kaum

2008-03-23T00:21:00.000-07:00

Episode 1

hari masih pagi buta, kamu bangun bergegas dari buaian sang malammu, meski ngantuk dan lelah masih merengkuh sebagian alam pikirmu, karna setengah jam yang lalu, kamu baru membaringkan badanmu di bale-bale kayu yang hanya beralas tikar purun (tanaman yang biasanya tumbuh dirawa-rawa yang diolah menjadi tikar). sementara sekarang jam menunjukkan pukul tiga lewat empat puluh lima menit.

kertas-kertas kerja masih berserakkan dilantai, terhuyung kamu berjalan mendekati meja kerjamu, membereskan buku dan catatan yang akan kamu bawa dalam diskusi dimana-mana, tak lupa presentasimu yang sudah selesai kamu buat di PC pentium tiga mu yang masih nyicil enam bulan lagi untuk kamu bayar tiap awal bulan, filenya kemudian kamu simpan di file memory stickmu ato kerennya flash disk (masih minjam punya kawan satu kantor).

Sehari-harimu berpenampilan layaknya laki-laki, potongan rambutmu kutung nda jelas mode, wajahmu ada bekas terbakar sinar matahari, dan.... pagi ini kamu kembali mematut wajahmu di cermin yang sudah bolong sudut pinggirnya, setelah mandi super cepatmu. segera kau raih topi kucelmu yang kuyu menggantung di kaitan pakaian dibalik pintu kamarmu, tak ketinggalan tas kerjamu yang setia menemani kemanapun kamu pergi yang dulunya berwarna hijau cerah sekarang menjadi hijau "lumut" itu.

Tapi kamu tak perduli.... langkahmu kekar keluar dari kamar kecil kos-kosanmu, seperti berlomba menyongsong sang mentari pagi, sesegera mungkin meloncat ke atas angkot dan menuju desa tujuan dimana rakyat disana menantimu untuk sebuah pertemuan dan diskusi kritismu yang menggugah hati dan mendidihkan darah untuk berontak.

Episode 2

huaeeemmmm ammmm..... uhukk... uhukkk.... hatssssshiiiii..... hatsssshiiii....... haaaaaaaaaattttsssshhiiiiiiii!!! .... uhukkk... uhukkkkk.... uhukkkk.... aaarrgggggghhhhhhhhh........
jam berapa sih ni? ..... mmmmm.... jam delapan .... ugghhhh... masih ngantuk .....

'"........." sms siapa ya? ....
"......"........" nggggrrrrhhhh... siapa sich pagi-pagi mengganggu aja!
"......." ehhh yayayayaya.....

satu setengah jam kemudian kamu baru duduk diatas salah satu angkutan kota, jalanan sudah mulai ramai, debu mulai berterbangan memenuhi udara, dan orang sudah mulai hiruk pikuk dengan kesibukkannya masing-masing...

Kamu diam saja duduk dipojokkan angkutan kota, tangan kananmu memegang keningmu dan kamu mulai merasa agak pusing.

Sedari tadi kamu mencari-cari sesuatu didalam kantong tasmu, hanya tissu saja yang beberapa kali kamu temukan di dalamnya, kemudian kamu mematung sesaat dan.... kembali lagi mencari-cari dalam kantong tasmu... ahhh... sepertinya ada yang tertinggal dirumah ..... tapi kemudian kamu sepertinya menyerah dan cuek saja ..... setengah jam perjalanan kemudian kamu hanyut menikmati suasana siang dikota barumu, ditempat kerja yang baru di kantor yang baru dan setumpuk tugas kantor yang semuanya serba baru untukmu.

Rambutmu yang ikal harum tergerai, poni yang dijepit jepitan dengan hiasan boneka anjing snoopy, membuat penampilanmu serasi dengan warna baju hem warna kuning gading bermotif bunga kecil dan celana panjang jeans yang kamu pakai, wangi parfummu menggoda untuk dihirup lekat-lekat, membuat sensasi kesegaran yang lain didalam ruangan angkot yang kecil dan sesak, senyummu ringan menebar kesemua orang yang beradu pandang denganmu, sepertinya kamu ramah dengan siapa saja, bahkan kamu tidak keberatan ketika duduk bersebelahan dengan seorang ibu-ibu yang membawa barang jajanan pasar dengan peluh yang mengucur deras karena berebutan angkot dengan penumpang lainnya. Kamu hanya menelan ludah dan mencoba bernafas dengan mulutmu, dan berusaha untuk tidak mengeluarkan tissue dari dalam kantong tasmu.

Berjuang.... berjuang...... itu kata-kata yang mekayang-layang diotakmu saat ini, ini perjuangan, sekali lagi kata-kata itu kamu lafalkan untuk menguatkan hatimu. sampai akhirnya kamu tiba ditempat tujuanmu. hampir sepuluh detik kamu akhirnya bisa keluar dari dalam angkot, karena muatan yang begitu penuh dengan kusak-kusak sayuran yang diborong oleh penumpang di pasar pagi, yang kebetulan pasar paginya melewati rute perjalananmu setiap hari(dan akan setiap hari) kamu lewati.

krrrooookkkkk.... kreeukkkk.... ihh... lapar ....

bahkan untuk sarapan pagi kamu tak sempat karena bangun siangmu yang susah kamu hilangkan, ihhh...maaf ya!! kan masih suasana libur tauuuuu!! gerutumu diotakmu saat kamu tiba dikantormu dan disambut dengan bisik-bisik mengganggu disampingmu... kamu cuek aja untuk duduk bergabung di meja rapat yang sudah satu setengah jam yang lalu dimulai.....

satu persatu paparan disampaikan dan giliranmu untuk menyampaikan paparan.... tapi materimu ada di buku catatan diatas mejamu, ahhhh.... bukan masalah .... pikirmu. lancar saja kamu berbicara menjelaskan ini dan itu.... semua tau kamu memiliki keahlian untuk membuat sebuah analisis, dan tiga bulan masa kerjamu di kantor baru .... tidak membuatmu susah untuk menyesuaikan karena kamu memiliki keahlian yang tidak dimiliki oleh yang lain dikantor barumu. Kamu mudah menyesuaikan dan mengambil hati. makanya walaupun orang baru kamu bisa memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sebuah keputusan.

kebosananmu ditempat kerja membuatmu cepat bosan dengan suasana tanpa tanatangan, makanya kamu suka pindah-pindah kantor, dan mencari tantangan yang baru, sampai tujuh bulan kemudian kamu sedang asik menikmati perjalanan di riam sungai menuju satu kampung di hulu sungai kapuas, kamu asik aja dengan semuanya lalu setahun kemudian ada di kursi empuk di salah satu sudut kota jakarta, kemudian tidak kemana-kemana selama dua atau tiga bulan hanya bermalas-malas di pantai kute. kemudian bergabung dengan serikat dan entah kemana ... terakhir kabar kamu menjadi calon legislatif dari salah satu partai besar di negeri ini. Hebat.

..... Next Sambung lagi di Episode 3

My Journey

2008-03-03T02:09:00.000-08:00

Dear My Diary...

I would like to write down to you, My Journey when I’m go to the village around the Palm Oil Plantation in Sampit and Seruyan Area.

Dear My Diary...

More information that I found when I’m go there

I’m feel like coming to the rock era ...

It’s amazing and unbelievable because Indonesia now is 63 year’s was freedom

But they’re said.. I mean the local people said ... we are not freedom ...

Because we are still poor

And far away from the facilitation

No electric

No clean water

Dear My Diary...

What can I describe more to you what I’m fillings now?

Deep in my heart I’m cry for them

What can I do for them? ... Nothing...

I know, I cannot climb the rock together with them,

.. to found justice for them

But ... if the time right position with me... I know that time I will be there with them

Dear My Diary...

Some village I thing will be disappear...

I don’t know why ...

why "they’re" let it be happened with them?

Slowly ... I know... they will be gone

Nothing can we do next ...

Only the dust will be see all what happened

Dear My Diary ...

I stand up here...

My hair flying when the the cold wind touching me

My heart painting all what happened in there

Deep crying to them

Dear My Diary ...

Will be we are coming back to them?

Can we ?

I try to ask with my friend coming from others site

He told me something that make me sad

He cannot help us

I just ask can you help?

No we have standard procedure and bla blaaa blaaaa blaaaaaa

I don’t wanna working like it... I’m different ...

You know that.. don’t you?

Hey They’re is my people...

I will try as long as I can

Dear My Diary...

Rain will be coming there ..

I believe they still survive with their condition now...

But the question is... how long?

Can we understand after anything was gone??

When that time will coming...

they are loose all they’re are land live

Dear My Diary...

I saw in they’re eye...

They’re waiting something

But I don't know what

Maybe the Black hawk to help them go out from that hell

And sand told me They’re not a live.... they’re is zombie now

And they’re children don’t know what will be happened with them

No future.... no place for them...

Do we let them be like it?

I cannot....

I cannot sleep ...

I’m crying for them

What can I do ???

River

Lake

Forest

Land

Fish

Farm

Agriculture

Statue

Culture

Traditional Ceremony

Local people

Sing

Enggang Bird

Metal Wood

They are .... will be gone !!

Can we do something to save this please??

They smiling.... up down they’re crying... I know that... I Know...

Can we change it ?

Can we still have road to bridge this all?

I hope so much....

And I still have dreaming that time ...

And I believe it will be coming.

Can I ?

Sampit, 29 Pebruari 2008.

An’s

TANGIS ALAM DI PADANG KERING SEBUAH PERKEBUNAN

2008-02-03T01:21:00.000-08:00

Pagi kian beranjak tiba..Pagi dipadang kering disebuah perkebunan
Angin pagi menyibak rerumputan
Kering... sekering daun rerumputan yang tak lagi hijau
Tanpa suara.. suara sang alam
Sepi... sesepi hutan yang mulai menghilang

Sesekali burung terbang melintas padang yang gersang
Pilu mencari tempat tuk bersandar
Pilu mengingat sarang yang telah terkoyak
Tanah merah pun bertanya dalam keresahannya
Merekah dalam kegersangan sang hari
Bertanya pada pagi, Bertanya pada siang, Bertanya pada malam...
Mengapa jiwaku tak lagi bersenandung...

Gemericik airpun bukan lagi irama kehidupan
Mengalir mengumandangkan tangisan
Menyusuri padang yang panas dan gersang
Berjuang menjalankan amanatnya bagi sang ibu bumi

Akupun terpana dalam ketidakpercayaan
Saat kupandang hamparan kegersangan didepan mataku
Tak terasa...
Setitik air jatuh disudut mataku
Saat panas mentari menerpa tanah yang retak...
Aku berdiri terpaku ...
Angin kering menerpa rambutku yang kuyu
Membisikkan kisah yang pilu...
Tentang penghuni yang dulu tergilas!
Tentang hutan yang ditimpas!
Tentang anak-anak alam yang mati terpanggang!
Tentang kematian berjuta kehidupan yang dulu hidup ditempatku berpijak

Kupejamkan mataku dan merasakan
Ibu bumi yang menangis...
Alam yang mati tanpa daya ....

Anse S. Erlynova
Maret 2005

DEMO Serikat Petani Karet di Gubernuran

2007-12-07T02:00:00.000-08:00

PEREMPUAN "PILIH" PEREMPUAN

2007-12-07T01:35:00.000-08:00

Apakah Hak kaum Perempuan, anak-anak, kelompok marginal dan masyarakat miskin kota telah terpenuhi melalui Program dan Kebijakan yang ditetapkan oleh orang-orang yang duduk di Legislatif yang telah dipilih oleh Kaum Perempuan ?

Apakah kita memilih karena hanya karena memilih atau kita memilih karena kita sadar memilih siapa yang kita percaya untuk kita pilih, untuk memperjuangkan hak-hak Kaum Perempuan, anak-anak, kelompok marginal, dan masyarakat miskin kota ??

JALAN-JALAN MENUJU PESTA KEMENANGAN .... UNTUK SIAPA??

PEMILU 2004

Khusus Kota Palangka Raya, jumlah partai yang mengikuti pemilu Legislatif ada 14 partai, 11 partai yang berhasil mengumpulkan suara duduk di kursi legislatif tingkat kota Palangka Raya, dengan jumlah 25 orang, 2 diantaranya perempuan.

Mereka memperebutkan suara dari 171.714 jiwa penduduk kota Palangka Raya (hasil sensus penduduk tahun 2001). Dengan berbagai janji dan slogan masing-masing agar supaya mendapatkan simpatik dan dukungan dari masyarakat, bahkan menggunakan cara apapun termasuk memberikan uang berkedok ”bantuan”.

Jumlah pemilih yang memilih untuk daerah Kota Palangka Raya, adalah 78.254 dengan jumlah pemilih laki-laki 39.110 dan jumlah pemilih Perempuan 39.144. Sementara jumlah pemilih terdaftar yang tidak memilih sebanyak 46.545 dengan jumlah pemilih laki-laki 24.169 dan pemilih prempuan 22.376.

KARENA Selama ini, KITA hanya dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kekuasaan, KARENA ITU sekarang kita harus mengatakan TIDAK LAGI dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa. Sudah saatnya KITA MENGORGANISIR DIRI KITA SENDIRI untuk memperjuangkan hak-hak kita, melakukan negosiasi persetujuan komitmen yang jelas terhadap siapa yang kita pilih untuk duduk memperjuangkan hak-hak kita di Legislatif !!

Tentang sungai Kahayan

2007-11-26T09:44:00.001-08:00

Dipinggir sungai Kahayan

Tenangnya riak sungai
Tak setenang riak galau yang tersembunyi dibalik warna coklat tanahmu yang sesekali berobak terhempas gelombang kapal yang lalu lalang hilir mudik

Besok mungkin tak lagi nyaman bagi ikan tuk berteduh disana
Racun menanti sentiasa didasar sungaimu
siap juga membunuh perlahan manusia yang memangsanya

masih panjangkah umur anak-anak kami?
mengingat racun yang tertumpah di sungaimu
telah pula meracuni ikan-ikan yang setiap hari
kumasak dan kusajikan untuk anak-anakku?

masihkah mereka sempat merasakan
bagaimana rasanya "malutu" mencari ikan ditepian sungaimu
melihat musim ikan "mabuk"
dan berenang tanpa takut terkena penyakit kulit?

Umurku belum setengah abad
sepertinya semuanya telah sirna ...

masih teringat jelas dimemoriku
bagaimana ku mencari ikan pagi-pagi buta
naik jukung bersama ibuku untuk "menyaok" ikan saluang
memasang jaring ikan disalah satu danau
"malutu" setiap air mulai surut...
ahh...
sepertinya semua pelan-pelan menghilang
danau itupun telah tertutup oleh hunian
tak ada lagi tempat sepertiku dulu mandi bersama teman-teman
lomba berenang dan menyelam

LAWANG SAKEPENG

2007-11-26T09:32:00.000-08:00

NAIK KELOTOK YOOOOO.......

2007-11-26T09:23:00.000-08:00

Sistematika Penguasaan Tanah oleh Negara

2007-10-30T04:15:00.000-07:00

Anse S. Erlynova

Direktur Eksekutif LAMAN

Saat polemik soal boleh tidak peladang mengelola ladangnya dengan cara membakar, kita telah terjebak jauh mengenai ini, kita lengah untuk menganalisisnya lebih jauh lagi. Ketika kebijakan-kebijakan terkait ini ditarik mundur, ada persoalan yang lebih besar dibelakangnnya yang tidak terlihat, tetapi telah berjalan. Mudah-mudahan tulisan ini bisa membuka tabut itu, dan kiranya menjadi bahan untuk kita diskusikan dan disikapi bersama.

Kabar yang tidak begitu mengenakan datang pada suatu hari di salah satu millis lingkungan, kabar yang disampaikan datang dari kawan-kawan Koalisi Pembaharuan Agraria (KPA) yang menyampaikan kabar MoU antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, No. 3/Skb/Bpn/2007, No. B/576/III/2007 Tentang Penanganan Masalah Pertanahan. Koalisi Pembaharuan Agraria (KPA) menilai beberapa bagian isi dari MOU itu sebaliknya mengancam dan tidak berpihak terhadap rakyat, antara lain : Pasal 5 Ayat 3: BPN menjalankan MoU ini adalah bentuk persiapan legal dalam institusi BPN untuk mendorong lahirnya UU Pertanahan Sehingga, kebijakan nasional BPN sesungguhnya adalah mendorong lahirnya UU Pertanahan bukan mengimplementasikan UUPA No.5 th 1960. Padahal, telah banyak dilontarkan sejumlah argumentasi bahwa carut marut dari hukum agraria kita sebenarnya disebabkan oleh tidak dijalankannya UUPA 1960 dan dijalankannya pendekatan sektoral dalam menangani sumber-sumber Agraria seperti: hutan, Tanah, pesisir-pesisir kelautan, pertambangan, tataruang, pertanian.

Pertengahan bulan September satu tahun yang silam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyinggung mengenai Reformasi Agraria dalam salah satu naskah pidatonya yang disampaikan pada upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Universitas Andalas, Padang, dalam naskah tersebut menyebutkan (6) enam alasan utama perlunya pembangunan pertanian berkelanjutan, diantaranya : soal kemiskinan, pengangguran dan hutang negara, dalam naskah tersebut disebutkan Petani dan Masyarakat Adat adalah kelompok utama yang mengalami langsung terkait dengan alasan-alasan utama tersebut.

Joyo Winoto selaku pemegang mandat dari Presiden selaku Penanggungjawab Program Pembaruan Agraria Nasional Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Yang mencakup pelaksanaan Landreform dan Acess Reform. “Landreform yang kami cetuskan ini membuka akses kepada masyarakat pada sumber-sumber ekonomi tanah dalam satu paket” TEMPO (Edisi, 4-10 Desember 2006). Akses reform yang dimaksud berhubungan dengan program penunjangan untuk mendapatkan akses financial, pasar, hingga teknologi pertanian.

Program ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2007 hingga 2014. Tanah seluas 8,15 juta hektar akan dibagikan ke masyarakat miskin dengan kriteria tertentu dan pengusaha dengan ketentuan terbatas. Diperkirakan 6 juta hektar lahan akan dibagikan untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar sisanya diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif dengan tetap melibatkan petani perkebunan. Negara dapat mencabut kembali pemberian tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan untuk usaha produktif. Tanah yang akan dibagikan berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja.

Semangat Reformasi Agraria inilah yang kemudian dituangkan dalam MOU antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan POLRI, semangat inipun nampaknya juga telah sampai di Kalimantan Tengah dengan telah dipersiapkan dengan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, sayangnya dalam salah satu pasal yang tertuang dalam RAPERDA Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar tersebut harus dipertimbangkan lagi. Pasal yang dimaksudkan adalah Pasal 7, yang isinya lebih banyak menyinggung soal Pengelolaan, Pemanfaatan, Pembersihan tanah atau Lahan tidak dilakukan dengan cara pembakaran tanah atau lahan berserta sanksinya.

Walaupun sempat diklarifikasikan soal RAPERDA Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar ini dalam suatu pertemuan, tetap saja ini akan menjadi sumber ancaman bagi masyarakat khususnya masyarakat adat di Kalimantan Tengah, dan dalam kesempatan ini sekaligus mengingatkan perlunya prinsip kehati-hatian, WALHI KALTENG dalam satu kesempatan bahkan menyatakan menolak dengan tegas mengenai RAPERDA ini.

Ditambah lagi dengan Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) yang akan disyahkan yang sangat berpihak kepada investor mengarah kepada proses Liberalisasi, kemudahan menguasai lahan termasuk lamanya Hak Guna Usaha (HGU) atas lahan yang ”dipinjam Pakai” untuk kegiatan investasi sampai dengan 95 tahun, HGB 80 tahun dan Hak Pakai 70 tahun. Lihat saja apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah diawal tahun 2007 ini. Pemerintah lebih getol mengarahkan kebijakan pembangunan yang pro-investor, memfasilitasi keluarnya hak-hak dan ijin baru pengusahaan dan pengelolaan tanah dan kekayan alam lainnya, asset produktif makin terkonsentrasi dan terakumulasi kepada perusahaan yang juga mendominasi pada sektor produksi dan perdagangan, mengantikan semangat land reform yang termuat dalam UUPA No.5 Th. 1960.

Ditambah lagi Perpres No.5 tahun 2006 Tentang Kebijakan Energi Nasional, sebagai pendorong terjadinya peningkatan investasi yang ditanamkan ke sektor perkebunan pemasok bahan baku agrofuel, diantaranya tanaman kelapa sawit dan jarak pagar. Kebun-kebun baru dibuka, hutan-hutan dikonversi hampir tanpa batas, sebagai propaganda para petani dibujuk untuk mulai menanam jarak pagar, untuk mengalihkan perhatian pembukaan perkebunan sawit secara spektakuler. Data statistiknya menurut Buletin Pembaruan Tani Juli 2007, jumlah petani gurem dan petani tanpa lahan meningkat drastis dari 52,7% tahun 1993 menjadi 56,5% di tahun 2004. tahun 2001 perkembangan luas lahan pertanian tanaman pangan yang nota bene pertanian rakyat, hanya meningkat 0,2% yakni 7,77 juta hektar tahun 1986 menjadi 7,79 juta hektar ditahun 2002. Di sisi lain, dalam periode yang sama luas lahan perkebunan meningkat tajam yakni 8,77 juta hektar pada tahun 1986 menjadi 16,71 juta hektar pada tahun 2000 atau meningkat hampir 100%. Dengan perkembangan agrofuel ini akan menjadi gelombang kedua involusi pertanian, setelah masa pertama yaitu ketika revolusi hijau dicanangkan di tahun 70-an.

Semangat Reformasi Agraria yang di perjuangkan oleh para aktivis selama ini berlawanan dengan semangat dari Reformasi Agraria yang dijalankan versi Negara. Semangat UUPA No. 5 th 1960 yang menjadi dasar dari Reformasi Agraria, secara sistematis akan digantikan dengan UU Pertanahan, padahal implementasi dari Reformasi Agraria atau Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) belum tuntas dilakukan. Lebih banyak dikaji bahwa Reformasi agraria ini lebih kepada kepentingan Investasi.

Skema diatas sedikit banyak menjelaskan sistematika penguasaan lahan oleh Negara melalui kebijakan, terlebih dengan adanya rencana UU Pertanahan dan UU Penanaman Modal, lebih kepada melindungi kepentingan pihak investasi. Dari program yang dijalankan secara bertahap mulai tahun 2007 hingga 2014, yaitu tanah seluas 8,15 juta hektar yang akan dibagikan ke masyarakat miskin dengan kriteria tertentu dan pengusaha dengan ketentuan terbatas. Dengan pembagian 6 juta hektar lahan akan dibagikan untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar sisanya diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif dengan tetap melibatkan petani perkebunan. Terkait ini nampaknya di Kalteng diimplementasikan dengan Program Revitalisasi Perkebunan 2007 – 2010, akan dibangun kebun rakyat seluas 579.000 ha dengan rincian 152.000 ha kebun karet rakyat dengan pola kemitraan dan non kemitraan, dan 427.000 ha kebun plasma kelapa sawit dengan pola kemitraan.

Dalam UU No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 7 ayat (1) terkait kepentingan masyarakat, dalam perencanaan usaha pengembangan perkebunan yang akan di laksanakan pemerintah harus memuat dan melihat faktor kepentingan masyarakat, baik di tinjau jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya pemerintah harus melihat dan menilai asas manfaat atas resiko usaha pengembangan perkebunan bagi masyarakat. Sehingga terkait revitalisasi perkebunan di Kalteng. Secara khusus mengenai Program Revitalisasi Perkebunan, masyarakat di beberapa daerah di Kalteng menginginkan lebih banyak perkebunan karet, mengenai ini Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang secara positif menyikapi aspirasi yang berkembang dimasyarakat, termasuk mencari solusi penjamin khusus perkebunan karet rakyat walaupun hasilnya sampai dengan sekarang belum bisa menjawab persoalan yang ada., dan beberapa kali beliau menyatakan melalui beberapa media massa jika aspirasi yang berkembang dimasyarakat dari Program Revitalisasi Perkebunan adalah dibangun kebun karet rakyat, adalah menjawab apa yang dituangkan dalam UU No. 18 Tahun 2004, dan semangat dari Land Reform yaitu membuka akses kepada masyarakat pada sumber-sumber ekonomi tanah dalam satu paket, tinggal keinginan Pemerintah Provinsi mempelajari hal ini dengan lebih bijaksana.

Terkait Tanah atau lahan, sadarkah atau tidak kita, bahwa persoalan tanah atau lahan adalah isu dunia. Sudah ada sejak jaman kolonialisme, PD I dan PD II hingga jaman IMF, Bank Dunia, investasi ala investor (yang sebenarnya adalah Neo-Liberalisme), sebenarnya tidak jauh-jauh dari persoalan penguasaan tanah/lahan, bahkan dalam produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara-pun banyak terkait soal penguasaan tanah (dan termasuk apa saja yang ada di dalam maupun diatasnya tentunya). Dan harus juga dilihat bahwa negara adalah alat pasar untuk mendapatkan keadilan sosial. Karena itu kepentingan pasar dapat mengalahkan kepentingan negara, lebih-lebih menyangkut tanah.

Dalam istilah Dunia pertama, Dunia Kedua dan Dunia Ketiga, menurut Emil Kleden SEKJEN AMAN dalam salah satu tulisannya, mengatakan Dunia Pertama memandang tanah diseluruh dunia adalah milik warga dunia. Dunia Kedua memandang tanah adalah milik negara dan karena itu semua pengelolan tanah diatur oleh negara, Dunia ketiga umumnya dipandang dan diperlakukan sebagai ”cadangan tanah” bagi dunia pertama dan sampai tingkat tertentu – juga bagi Dunia kedua, dan nampaknya apa yang telah disampaikan diatas telah terjadi di Bumi Kalimantan Tengah ini. Nordin mantan Direktur Eksekutif WALHI KALTENG, dalam salah satu rilisnya menyatakan bahwa hampir 3 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah ini hanya dikuasai oleh 8 orang saja, yang notabene adalah Investor asing yaitu antara lain Malaysia dan Singapura dari sektor tertentu dan sebagiannya lagi dari negara asing lainnya.

Data penguasaan konsesi lahan di Indonesia misalnya dapat membuktikan tidak adanya perubahan kearah tersebut. Data yang dikeluarkan oleh JATAM pada tahun 2005, misalnya menunjukkan bahwa 35% dari 1,9 juta km2 atau sekitar 67 juta ha tanah telah dikuasakan kepada konsesi pertambangan. HPH dan HTI menguasai 44 juta ha lahan sementara HGU sekitar 15 juta ha. Sementara alokasi untuk proyek-proyek lain seperti pendidikan dan kesehatan, pertanian dan pemukiman sekitar 70 juta ha. Di mana 200 juta rakyat harus mencari sumber hidup? Dengan luas daratan Indonesia yang 190 juta ha, dan jumlah penduduk yang 220 juta jiwa, maka lebih dari 200 juta manusia harus bertahan hidup diatas lahan yang kurang dari 40 juta ha.

Di Kalimantan Tengah, dalam RTRWP Kalteng Perda No.8 Tahun 2003, hanya ada dua (2) peruntukan lahan yang memungkinkan dikelola oleh ”rakyat”, yaitu Kawasan Pengembangan Produksi [KPP] dan Kawasan Pemukiman dan Peruntukkan Lainnya [KPPL]. KPP Kalteng diperuntukkan seluas 2.789.108,09 ha dan KPPL seluas 1.920.054,79 ha. Atau secara keseluruhan luasnya kalau dijumlahkan adalah 4.709.162,88 ha KPP dan KPPL tersebut ternyata telah didistribusikan untuk Perkebunan Besar [sawit] yang luasnya adalah sekitar 2,5 juta hektar, jadi sisanya hanya tinggal 2,2 juta ha yang akan ”diperebutkan” oleh 1,9 juta penduduk Kalteng.

Akankah dalam arena perebutan sisa lahan ini, Kawasan Pengembangan Produksi [KPP] dan Kawasan Pemukiman dan Peruntukkan Lainnya [KPPL], kemudian dihembuskanlah penataan Ladang Menetap? Dikaitkan lagi dengan pernyataan-pernyataan bahwa Bencana Asap diakibatkan oleh kegiatan berladang petani peladang yang membuka lahannya dengan membakar lahan? Padahal bisa saja dibalik itu sebenarnya adalah Bertujuan untuk Kepentingan Investasi!

Ini dapat dibuktikan dengan overlay peta tata ruang perijinan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Dokumen WALHI KALTENG) untuk Perkebunan, Pertambangan, HPH dan IPK, bahkan beberapa kawasan yang adalah Hutan Produksi telah dipetakan perijinannya untuk Pertambangan dan HPH, yang lebih parah adalah beberapa kawasan perijinan tersebut saling tumpang tindih, mendukung informasi yang dikemukakan dalam tulisan diatas mengenai 2,2 juta ha Kawasan Pengembangan Produksi [KPP] dan Kawasan Pemukiman dan Peruntukkan Lainnya [KPPL], yang akan ”diperebutkan” oleh 1,9 juta penduduk Kalteng.

Jadi peruntukkan kawasan “hutan” yang dikatakan dikelola oleh petani peladang “berpindah” itu sangat mustahil karena hampir sebagian besar kawasan “hutan” sudah dikuasai oleh pemerintah melalui perijinan untuk perusahaan, sekali lagi penjelasan ini mendukung pernjelasan yang dikemukakan sebelumnya di tulisan diatas mengenai semangat Reformasi Agraria sebenarnya adalah untuk kepentingan investor bukan untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai bahan pendukung, dari penelitian yang dilakukan oleh LAMAN dibeberapa daerah, tradisi ladang berpindah sudah lama ditinggalkan, hal ini antara lain karena lahan semakin terbatas dan berkurang, karena kawasan-kawasan lahan telah dikuasai oleh pihak perusahaan baik perkebunan besar kelapa sawit, juga dikuasai oleh HPH dan Pertambangan.

Masih dikaitkan dengan Instruksi Gubernur mengenai Larangan mengelola Ladang tanpa Bakar dengan berlindung di balik INPRES Tanggal 14 Juni 2007, UU No. 23 Th. 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan Maklumat KAPOLRI dan telah disampaikan dibeberapa media masa, di spanduk-spanduk, juga ditegaskan lagi dalam Diskusi Publik mengenai solusi Mengelola Ladang tanpa Bakar, kerja sama dengan CKPP (Central Kalimantan Peatland Programe) pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di Aula Rahan UNPAR. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Gubernur, Kapolda dan unsur muspida lainnya Dimana melalui pernyataanya pada kesempatan tersebut, Gubernur menekankan larangan bakar lahan, meski dalam bentuk apapun, termasuk diantaranya berladang.

Aparat Kepolisian dalam rangka mendukung Instruksi tersebut juga melakukan penertiban pelaku pembakaran lahan, dengan menggunakan Perda No.5 th 2003 Tentang Pengendalian Hutan dan Lahan, Maklumat Kapolda Kalteng No. Pol:mak/01/VIII/2007 tanggal 10 Agustus 2007, Tentang sangsi pidana terhadap pembakaran lahan atau ilalang, serta perintah Kapolres berkaitan dengan peningkatan patroli rutin, yang adalah turunan dari Maklumat KAPOLRI (seperti yang diungkapkan pada Diskusi Publik di Aula Rahan UNPAR). Padahal di dalam salah satu pasal Perda No.5 th. 2003 tersebut, menyatakan membolehkan membakar lahan dengan sistem terbatas dan tata caranya juga diatur (juga dalam Perda Kota), hal inilah seperti yang pernah disampaikan oleh Rahmadi G. Lentam dalam salah satu komentarnya di salah satu media massa menyatakan “hal ini juga membingungkan”.

Selain itu, berdasarkan analisis kebijakan yang dilakukan oleh LAMAN bersama beberapa kawan-kawan pemerhati masalah ini, jika Maklumat KAPOLRI adalah tindaklanjut dari Kesepakatan Bersama Antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penanganan Masalah Pertanahan, akan menjadi lebih aneh jika kemudian Maklumat tersebut dipergunakan untuk persoalan pembakaran lahan, padahal nyata-nyata MOU BPN dan KAPOLRI adalah untuk persoalan penanganan masalah pertanahan.... hm...??

Padahal himbauan yang pernah dilontarkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2006 (Kalteng Post) judul “Prihatin “Ekspor” Asap, sangat jelas dan lebih menitik beratkan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian yang berkontribusi besar timbulnya “Asap” dari pembakaran lahan. Bila dikutip himbauan beliau, yaitu “Presiden meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan pengusaha perkebunan sawit untuk menghilangkan praktik pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit”.

Mungkinkah skema Penguasaan Lahan oleh Negara untuk kepentingan Investor ini berlindung dibalik propaganda penanganan masalah Asap secara Nasional? Karena ada beberapa hal yang nampaknya harus diklarifikasi, seperti yang terlihat dalam skema, yang merubah semangat Reformasi Agraria mandat yang disampaikan dalam UUPA No. 5 tahun 1960 yang mencakup pelaksanaan Landreform dan Acess Reform. Landreform yang membuka akses kepada masyarakat pada sumber-sumber ekonomi tanah dalam satu paket, maka MoU antara BPN dan POLRI yang dipandang sebagai bentuk persiapan legal dalam institusi BPN untuk mendorong lahirnya UU Pertanahan dan bukan mengimplementasikan UUPA No.5 th 1960, bersama-sama dengan seruan yang disampaikan oleh kawan-kawan dari Koalisi Pembaharuan Agraria (KPA), bersama ini menyampaikan :1. Menghimbau Kapolri dan BPN untuk mencabut MoU tersebut. 2. Mendorong parlemen untuk mendesak pemerintah menjalankan Pembaruan Agraria sejati berdasarkan UUPA 1960, yang dalam implementasinya dilakukan secara Nasional dan melibatkan serikat-serikat tani dan elemen masyarakat sipil lainnya yang selama ini memperjuangkan pembaruan agraria.

Bersamaan dengan ini juga dalam rangka tindakan segera sebagai bentuk antisipasi terkait lahan yang harus dilakukan oleh masyarakat adat, petani peladang, pekebun tradisional, yang dapat dilakukan oleh masyarakat adalah dengan memperkuat legalitas tanah/lahan, yaitu dengan menguatkan posisi tawar komunitas melalui pendokumentasian kepemilikan tanah/lahan dengan membuat sejarah kepemilikan tanah/lahan. Bentuk riil untuk memperkuat legalitas tanah milik masyarakat adalah melalui surat kepemilikan tanah adat yang diatur oleh adat setempat, pemilik lahan mengajukan kepada kepala adat terus dilanjutkan ke kepala desa dan ditembuskan ke Kecamatan serta Bupati yang sifatnya hanya mengetahui, sementara yang mengesahkannya adalah Kepala Adat dan Kepala Desa.

Dan sebagai payung hukumnya adalah UUPA No. 5 tahun 1960 Pasal 56 disebutkan “Selama Undang-Undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan ketentuan Undang-undang ini“.

SALAM

Ladang Padi di Kampung Tapin Bini

2007-10-17T03:31:00.000-07:00

Selamat datang musim penghujan, musim membersihkan ladang telah usai, musim tugalpun telah dilakukan, tunas-tunas padi tumbuh menyeruak diantara rongga tanah merah, di sambut dedaun dan batang pohon bekas dibakar.

Foto LAMAN.Doc.Oktober07

2007-10-02T06:12:00.000-07:00

Soal kebijakan pengelolaan perkebunan, ketika semua hanya mengatakan soal "tolak" ato "terima" sawit di suatu kawasan, ada yang terlewatkan ....

Ketika tanam tumbuh diatasnya juga diusahakan tanaman "Karet" misalnya ... ternyata tetap saja mencaplok tanah adat, tanah-tanah milik rakyat ... jadi ?? persoalannya adalah soal sistem yang dijalankan itu belum dilaksanakan sepenuhnya.

Samalah seperti kasus PLG sejuta hektar...

mo karet ke.. mo sawit ke... mo padi ke yang ditanam tetap saja kan merusak....

akhir-akhir ini, analisaku adalah pengusaha perkebunan tidak sedikit banyak yang mulai melirik berkebun karet, selain harganya yang menjanjikan.Karena sering ditolak maka sawit mulai pelan - pelan ditinggalkan, tetapi pola penguasaan lahannya masih saja bergaya lama, juga sistem pengelolaan kebunnya, malah jargon-jargon sawit no karet yes malah menjadi alat menjustifikasi usaha mereka...

Menurutku soal penguasaan lahanlah yang harus diperhatikan baik-baik....

Anse

Palangka Raya, 2 Oktober 2007

2007-09-26T07:12:00.000-07:00

Cara-cara seperti ini adalah salah satu bentuk "Pembodohan" terhadap rakyat, aku jadi bertanya-tanya KUHP nya yang mana ya yang terkait soal isi dari spanduknya?

Ada bisa bisa bantu untuk menjelaskannya?

Lokasi : Desa Telok

LAMAN Doc. Sept'07

“Larangan Bakar LAHAN, Petani Tradisonal SENGSARA”

2007-09-26T07:02:00.000-07:00

##SERUAN AKSI##

Sistematika Penguasaan Tanah oleh Negara... berlindung dibalik Larangan Pengelolaan Ladang Tanpa Bakar !!

Kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, yakni Perda No5.tahun 2003, Tentang Pengendalian Hutan Dan Lahan. Mengingat Peraturan Perundangan diatasnya maka Perda No.5 tahun 2003 ini dianggap gugur karena bertentangan dengan UU No. 23 Th. 1997 Tentang Lingkungan Hidup.

Pijakan Peraturan Hukum yang dipergunakan oleh Gubernur KALTENG A. Teras Narang adalah INPRES Tanggal 14 Juni 2007, UU No. 23 Th. 1997 Tentang Lingkungan Hidup dan Maklumat KAPOLRI. Produk kebijakan ini yang menjadi dasar Intruksi Gubernur mengenai Larangan mengelola Ladang tanpa Bakar dan telah disampaikan juga dalam Diskusi Publik mengenai solusi Mengelola Ladang tanpa Bakar, kerja sama dengan CKPP (Central Kalimantan Peatland Programe) pada tanggal 28 Agustus 2007 bertempat di aula Rahan UNPAR. Pertemuan yang dihadiri langsung oleh Gubernur, Kapolda dan unsur muspida lainnya Dimana melalui pernyataan Gubernur, menekankan larangan bakar lahan, meski dalam bentuk apapun, diantaranya berladang.

Konsekwensi ataas Intrusksi Gubernur ini adalah memotong mata rantai proses perladangan dan implikasi lainnya akan lebih memiskinkan kaum tani tradisonal yang sangat bergantung pada kebutuhan padi..

Mengingat pada sejarah berladang masyarakat dayak, khususnya di Kalimantan Tengah yang pernah ditulis dan dimuat di media Kalteng Post pada tanggal 20 Oktober 2002 dengan judul “ Ladang Berpindah, Tradisi Leluhur Masyarakat Dayak”. Isi dari tulisan tersebut intinya lebih pada mengupas proses demi proses yang menghantarkan tata cara berladang berpindah atau lebih dikenal dengan sebutan “Budaya Malan”, dimana disinggung sedikit didalamnya cara membakar pada musim kemarau yang telah dihitung oleh masyarakat dayak tersebut. Kebutuhan berladang melalui tradisi yang sudah ada, lebih pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.

Dalam perkembangan selanjutnya tradisi tersebut hanya dimiliki dan dilakukan oleh sedikit masyarakat dan itupun lebih banyak kalangan tua, sementara yang muda kebanyakan merantau atau sekolah diluar. Artinya statment yang pernah dilontarkan oleh beberapa kalangan pemerintah maupun pihak lainnya (Perusahaan perkebunan kelapa sawit), dimana mengatakan “Peladang berpindah sebagai pelaku utama timbulnya kebakaran hutan/lahan alias sebagai kambing hitamnya”.Padahal hal tersebut sangat salah dan mesti dilihat kembali, bila dibandingkan dengan luasan perkebunan kelapa sawit yang acapkali juga melakukan pembakaran hutan/lahan diarealnya.

Himbauan yang pernah dilontarkan oleh Presiden RI pada tanggal 16 Maret 2006 (Kalteng Post) judul “Prihatin “Ekspor” Asap, sangat jelas dan lebih menitik beratkan pada perusahaan perkebunan kelapa sawit sebagai bagian yang berkontribusi besar timbulnya “Asap” dari pembakaran lahan. Bila dikutip himbauan beliau, yaitu “Presiden meminta pemerintah daerah bekerjasama dengan pengusaha perkebunan sawit untuk menghilangkan praktik pembakaran hutan guna pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit”.

Kalau boleh dikatakan kebijakan pelarangan bakar hutan/lahan bagi siapa pun yang sudah ditegaskan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, lebih terkesan diskriminasi terhadap keberlanjutan hidup petani tradisonal (masyarakat dayak). Hal ini dapat dicermati melalui sejauh mana efektifitas dan efesiensi yang tidak berimbang berkenaan kebijakan ini dilaksanakan lebih menekankan pada petani tradisonal tersebut. Secara efesiensi dapat tercapai dengan baik, yakni pengurangan dan menekan angka kebakaran hutan/lahan yang menimbulkan asap, sementara tidak efektif terhadap pemenuhan pangan bagi petani serta berdampak pada masyarakat luas di Kalimantan Tengah, misal alternatif pemenuhan kebutuhan salah satu sembako (beras). Selain itu pemberlakuan larangan bakar hutan/lahan ini juga terkesan tidak banyak menyentuh pada perusahaan perkebunan kelapa sawit. Salah satunya kasus di Kabupaten Seruyan yang diketahui 2 (dua) perusahaan, yakni PT. Sarana Titian Permata dan PT. Hamparan Mas Sawit Permada (Makin Group) melakukan pembakaran hutan/lahan untuk membuka perkebunan kelapa sawit pada tahun 2007, sejauh ini tidak menampakkan hasil yang memuaskan. Sementara petani tradisonal melakukan pembakaran hutan/lahan demi berladang untuk pemenuhan hidup keseharian mereka, langsung di tangkap di Km. 54 Cilik Riwut. Kejadian dan proses penangkapan dilakukan di tahun yang sama dan berselang beberapa bulan saja.

Jadi sangat ironis sekali pemerintah provinsi dan didukung oleh aparat kepolisian yang berwenang serta instansi terkait lainnya di Kalimantan Tengah, memberlakukan kebijakan pelarangan bakar hutan/lahan tidak menyeimbangkan penderitaan dan kesengsaraan yang “dipaksakan” lebih pada para petani tradisional (masyarakat dayak). Sementara kewajiban yang mesti dipenuhi oleh pemerintah provinsi pada masyarakatnya, terutama petani tradisional yakni melindungi, memberikan kenyamanan dan memfasilitasi berbagai kebutuhan mereka tidak terpenuhi dengan baik.

Dibalik itu, di JAKARTA telah dilakukan penandatangan MOU antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan POLRI, dimana jaringan advokasi tanah bagi rakyat yaitu KPA menilai beberapa bagian isi dari MOU itu adalah Mengancam dan tidak berpihak terhadap rakyat, antara lain : Pasal 5 Ayat 3: BPN menjalankan MoU ini adalah bentuk persiapan legal dalam isntitusi BPN untuk mendorong lahirnya UU Pertanahan. Sehingga, kebijakan nasional BPN sesungguhnya adalah mendorong lahirnya UU Pertanahan bukan mengimplementasikan UUPA 1960. Padahal, telah banyak dilontarkan sejumlah argumentasi bahwa carut marut dari hukum agraria kita sebenarnya disebabkan oleh tidak dijalankannya UUPA 1960 dan dijalankannya pendekatan sektoral dalam menangani sumber-sumber Agraria seperti: hutan, Tanah, pesisir-pesisir kelautan, pertambangan, tataruang, pertanian.

Turunan di daerah untuk mendukung rencana ini telah dipersiapkan dengan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam salah satu pasalnya, yaitu Pasal 7:

Pengelolaan, Pemanfaatan, Pembersihan tanah atau Lahan tidak dilakukan dengan cara pembakaran tanah atau lahan.
Bagi pemilik lahan baik yang sudah memiliki status Hak Tanah atau belum (sertifikat)terhadap tanah atau lahan yang dimilikinya, jika terjadi kebakaran terhadap lahan disengaja atau tidak dianggap sudah melanggar dan mendapat sanksi serta bertanggungjawab atas kepemilikan lahan tersebut MENGACU KEMANA??
Apabila ditemukan orang atau Badan Hukum tertangkap tangan dan atau patut dapat mengira terjadi mengelola, memanfaatkan, membersihkan tanah atau lahan dengan cara membalkar Tanah atau Lahan dan atau menyebabkan terjadinya kebakaran Tanah atau Lahan orang lain, maka kepada Orang atau Badan Hukum dimaksud dikenakan sanksi denda menyetor uang kepada Negara melalui Kas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah) per hektar atau kurungan penjara selama 3 (tiga) Bulan.
Apabila ditemukan orang atau Badan Hukum telah dengan sengaja mengabaikan atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan 2, maka kepada Orang atau Badan Hukum dimaksud dikenakan sanksi denda menyetor uang kepada Negara melalui Kas Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 5.000.000.00,- (Lima Juta Rupiah) per hektar atau kurungan penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Sementara Rakyat tidak mengolah lahannya, sementara itu telah dipersiapkan Rancangan Peraturan untuk MERAMPAS lahan-lahan milik petani peladang. Jelas sekali terlihat sistematika Penguasaan Lahan oleh Negara berlindung dibalik larangan Pengelolaan Lahan tanpa bakar !!

Menyikapi persoalan ini maka disampaikan seruan kepada semua Petani Peladang dimana saja dan juga kepada NGo sebagai pembela hak masyarakat dayak serta sebagai aktivis lingkungan dan pemerintah provinsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, diantaranya :

Masyarakat dayak sebagai petani tradisional, mesti dan harus memperkuat argumentasi untuk melakukan upaya perlawanan terhadap kebijakan tersebut melalui KONSOLIDASI BASIS serta MENDOKUMENTASIKAN berbagai pengetahuan berkenaan sistem perladangan dan bersama itu pula menginventarisir aturan-aturan adat yang selama ini dipatuhi terkait pemberlakuan perladangan tradisional di wilayah masing-masing.
Kawan-kawan penggiat dan aktivis lingkungan, baik dari berbagai kalangan (NGo, Akademisi, Individu), agar mulai MENDISKUSIKAN STRATEGI AKSI dan LOBBY terhadap pemerintah provinsi sampai kabupaten berkenaan upaya pembelaan terhadap masyarakat dayak/petani tradisional melalui inventarisir berbagai kebijakan serta hasil studi ilmiah dan berjaringan pada pihak-pihak luar yang dianggap strategis, dimana dapat mendukung penguatan gerakan basis terkait dengan kebijakan larangan bakar hutan/lahan di Kalimantan Tengah.

PERSOALAN SAAT INI BUKAN SOAL BOLEH ATAU TIDAK PETANI MEMBAKAR LAHAN UNTUK BERLADANG TAPI ANCAMAN MENGENAI PENGUASAAN LAHAN OLEH PEMERINTAH!!

“MENYEIMBANGKAN Hak atas TANAH terhadap KEBIJAKAN Negara”

2007-09-26T06:47:00.000-07:00

Tinjauan Kasus :Proses pembukaan perkebunan kelapa sawit oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS) diwilayah masyarakat adat/lokal di Kalimantan Tengah.

Abstrak:“Semua bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri, berdasarkan hak itulah mereka (Masy. Adat/Lokal) menentukan status politik, bebas memperoleh kemajuan sosial, ekonomi dan budaya”

Mengingat dan mencermati perkembangan kenyataan di kehidupan masyarakat adat/lokal saat ini sangat bertolak belakang sekali dengan apa yang telah saya muat diatas berkenaan kesepakatan internasional yang salah satu negera kita Indonesia menyepakatinya. Hak masyarakat adat/lokal atas pengelolaan, pemanfaatan dan sekaligus menjaganya, asumsi saya mungkin tinggal 25% saja lagi masyarakat adat/lokal yang memiliki hak tersebut. Itupun jika tidak “Terebut” oleh penguasa investasi usaha negara maupun negara luar, demi kepentingan memperkaya investasi sebagai penambahan saat ini. Kejadian demi kejadian, peristiwa ke peristiwa, sungguh memperihatinkan dalam 5 tahun terkahir ini (2002-2007), dimana pengwujudan penguasaan investasi luar melalui pembukaan perkebunan kelapa sawit makin menterpurukkan “Posisi” masyarakat adat/lokal atas hak-haknya. Misalkan saya baca di majalah Kalimantan Review (KR) terbitan CU, didalamnya memuat “Demo Sawit di Sanggau” yang intinya masyarakat adat/lokal Hak Guna Usaha (HGU) dikembalikan. Terus pemberitaan lokal (Kalteng Post) di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Kota Besi tahun 2006 lalu, masyarakat adat/lokal demo dan mengadakan hearing ke DPRD menuntut konpensasi hak tanah dirampas oleh perusahaan PT. Suka Jadi Sawit Mekar (SJSM) dan seterusnya kejadian-kejadian tersebut. Hal ini mengindikasikan betapa lemahnya posisi dan keberadaan aturan masyarakat adat/lokal tidak seimbang dengan posisi pelaku kebijakan serta pengambil kebijakan terhadap hak tersebut di negara ini. Memang sangat menyedihkan bilamana persoalan sosial, ekonomi dan budaya yang berada kehidupan masyarakat adat/lokal beranjak dari permasalahan tanah yang dikuasai oleh para perusahaan. Disamping itu pula berimplikasi pada ketidak seimbangan dalam proses penentuan yang “Posisi” tidak berimbang terkait bila ada transaksi “Konpensasi” yang selalu diikat oleh perusahaan terhadap masyarakat adat/lokal atas hak tanahnya. Hal ini ada 2 faktor penyebab yang saya asumsikan, yakni :1.Pola pendekatan (Metode) perusahaan terhadap masyarakat adat/lokal yang wilayahnya akan dibuka areal kerja dalam upaya pengurusan penyelesaian tanah, tidak tepat. Sehingga banyaknya keluhan masyarakat adat/lokal dan perusahaan meninggalkan tanggung jawab atas pembayaran tanah setelah HGU ada.2.Kurangnya masyarakat adat/lokal dalam mendorong dan memperkuat “Identitas” legal atas tanah, minimal menurut aturan mereka syah serta dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga masyarakat adat/lokal tidak lagi menemukan adanya kewajaran bila perusahaan selalu memenangkan pertikaian hak pemanfaatan atas tanah.
Untuk itu, melalui tulisan ini saya ingin menghantarkan berkenaan pemahaman yang mesti dibangun tentang penguatan “Identitas” hak tanah oleh masyarakat adat/lokal untuk memperkuat “Posisi” terhadap kebijakan negara melalui pemerintah daerah dan para pengusaha Perkebunan Besar Swasta (PBS). Agar dalam proses negosiasi tentang penguatan hak lebih berkembang dan efektif, dimana mendudukan pada pemikiran masyarakat adat/lokal, pengambil kebijakan dan sub pelaksana kebijakan, yakni perusahaan, minimal dapat mengkompromikannya. Selain itu pula yang ingin saya singgung adalah pembelajaran bagi perusahaan yang mesti menekankan kewajiban sebagai pelaku investasi kepada masyarakat adat/lokal untuk mendukung “Hak” pengelolaan “Tetap” atas kepemilikan tanah melalui pola pendekatan di awal yang harus dirubah. Dimana perusahaan perkebunan tidak lebih dulu melakukan “Kadastral”, tetapi “Inventarisasi” dengan tujuan memperjelas kepemilikan atas hak tanah di dalam koridor hukum Indonesia dan aturan adat masyarakat setempat.
I.Tanah Persoalan “KLASIK” di sektor Perkebunan.Persoalan tanah bila dikaitkan dengan kehidupan sosial masyarakat adat/lokal yang tersebar di Indonesia, sangat erat berhubungan “Identitas” bagi mereka. Kalau diibaratkan muncul persoalan tanah yang dianggap mengganggu dan membawa dampak kedepan oleh masyarakat adat/lokal, sama saja mengganggu “Harkat dan Martabat” mereka. Jadi memang tidak mudah bila pihak luar yang punya kepentingan besar terhadap tanah melalui persetujuan/kesepakatan pemiliknya, yakni masyarakat adat/lokal agar menegosiasikan dengan baik. Karena mereka akan membuat berbagai pertimbangan bila tanah “Dijual”, maka akan membawa kesengsaraan di kemudian hari sampai anak cucu mereka.Makin banyak ditemui dari kasus ke kasus berkenaan tanah yang menjadi konflik awal disaat para investor memulai rencana kerja dan oprasionalnya di areal usaha. Ambil saja salah satu kasus di sektor perkebunan di wilayah Kalimantan Tengah. Dimana persoalan tanah hampir menjadi dominasi antara perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) dengan masyarakat adat/lokal disekitarnya. Hal ini dapat ditunjukkan dari data dan catatan yang pernah ditemukan sepanjang tahun 2001 s/d 2002 oleh Yayasan Tahanjungan Tarung (YTT) bersama Sawit Watch di satu wilayah kabupaten di Kalimantan Tengah, bahwa persoalan tanah lebih menonjol ketimbang persoalan lainnya, diantaranya pencemaran lingkungan dan pembakaran hutan/lahan
persoalan tanah, khususnya di Kalimantan Tengah, umumnya Indonesia, mungkin menjadi persoalan “Klasik” bagi kita, masyarakat adat/lokal dan pihak lainnya (Perusahaan/Pemerintah). Kalimat “Klasik” bila dipahami, hampir mendekati pengertian “Usang”, bahwa persoalan tanah tersebut terkait dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, diawal sampai akhir ceritanya selalu demikian. Artinya, sampai kapan pun bila dibiarkan, maka implikasi negatif yang selalu diterima masyarakat adat/lokal adalah “Kekalahan”. Karena pihak perusahaan selalu menitik beratkan pada prosedur dan aturan hukum di Indonesia, dimana pemerintah daerah juga turut mendukung perusahaan dengan mengatakan, perusahaan sudah melalui berbagai prosedur serta proses hukum tersebut.Konon juga yang saya pernah temui selama dilapangan melalui monitoring kasus perkebunan kelapa sawit, menurut orang-orang perusahaan yang sempat ditemui kala itu, jika perusahaan telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU), maka proses konpensasi (Ganti rugi) yang dijadikan alat untuk merampas hak masyarakat adat/lokal atas tanah tidak akan “Dibayar”. Alhasil masyarakat adat/lokal yang berada disekitar perusahaan perkebunan, dimana sebagai pemilik atas tanah tersebut dipinggirkan hak-haknya. Hal ini dapat ditunjukkan disalah satu wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur, yakni Desa Natai Baru Kecamatan Mentaya Hilir Utara. Kasus yang temukan sampai pertengahan tahun 2003 lalu sebanyak 57 Kepala Keluaraga (KK) belum seperser pun mendapatkan konpensasi dari perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sapta Karya Damai (SKD). Mungkin sampai saat ini, asumsi saya belum juga mendapatkan konpensasi tersebut. Memang perusahaan sangat pintar untuk membangun strategi yang diperkuat dengan berbagai proses hukum yang telah mereka lalui dan menjadikan senjata “jitu” menghadapi tuntutan masyarakat adat/lokal atas hak tanah. Strategi yang saya maksud disini adalah, bagaimana sedapat mungkin perusahaan menjerat masyarakat adat/lokal saat mereka menuntut hak atas tanah yang sudah digarap terlebih dulu untuk diseret ke meja hijau. Agar tercapai tujuan dengan alat strategi tersebut, maka perusahaan membuat jebakan untuk memicu amarah masyarakat adat/lokal dengan mengulur waktu pembayaran atas tanah sampai HGU keluar. Contoh kasus berkenaan strategi perusahaan ini, dapat saya gambarkan melalui sedikit cerita yang pernah saya catat selama berada dilapangan, seperti dibawah ini :Ketika 1996 telah terjadi perampasan hak pengelolaan lahan/tanah di masyarakat oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh yang mengakibatkan salah satu warga desa telah ditangkap dan di hukum selama 2 tahun lamanya. Adapun nama dari salah satu warga tadi, yakni Pak Sukaryadi dan kejadian ini berawal, ketika Pak Sukaryadi mencoba mempertanyakan kembali lahannya yang telah tergarap oleh pihak perusahaan sebanyak 10 hektar dan Pak Sukaryadi memang bukan melihat dari sedikitnyanya lahan yang di tuntut atau harga uangnya, namun ini lebih pada persoalan hak untuk mendapatkan ganti rugi , apalagi lahan/tanah tersebut adalah warisan peninggalan dari Bapaknya yang bernama Pak Inter. Tuntutan yang di ungkapkan oleh Pak Sukaryadi kepada perusahaan sebanyak Rp. 500.000/hektarnya, namun pihak perusahaan hanya bisa mengganti Rp. 100.000/hektarnya dan ini tidak bisa di terima oleh Pak Sukaryadi tapi pihak perusahaan tetap saja memberikan harapan-harapan, bahwa permintaan Pak Sukaryadi nanti akan di pertimbangkan kembali, walaupun hasil penawaran dari pihak perusahaan sudah di ungkapkan.Pak Sukaryadi akhirnya menunggu dari hasil pertimbangan tadi dari pihak perusahaan sampai pada bulan September 2000 dan tidak juga ada keputusan apa pun, padahal Pak Sukaryadi mempunyai pemikiran, kalau seandainya pihak perusahaan tidak bisa mengganti lahannya yang mempunyai tanam tumbuh di atasnya sebanyak tuntutan di kehendaki semula, bisa saja di terima apa adanya, di sebabkan lahannya sudah di garap dan di tanami oleh pihak perusahaan yang ketika itu menjadi pimpinan adalah Pak Mulio Bongso. Waktu yang di tunggu-tunggu sudah batas kewajaran, akhirnya Pak Sukaryadi mendatangi lahannya yang berada di areal perusahaan tersebut dan melakukan aksi pematokan bersama saudara, keluarga serta istrinya, namun di ketahui oleh pihak perusahaan dan datanglah Pak Mulio Bongso ke tempat lokasi terjadinya pematokan bersama sopir pribadinya, hingga terjadilah perang mulut di antara kedua belah pihak yang menyulut keinginan pada aksi anarkis dilakukan terlebih dahulu oleh Pak Sukaryadi, tapi sempat di lerai oleh sopir serta saudara dan istrinya untuk tidak meneruskan aksi tersebut.Pak Sukaryadi merasa tidak terima, mencoba mengdukan pada pihak kepolisian, yakni Polres Sampit dan di tangkaplah Pak Sukaryadi di rumahnya dengan tuduhan penganiyaan serta ancaman kepada Pak Mulio Bongso dengan di beratkan oleh saksi yang tidak lain masih ada hubungan keluarga, yaitu Pak Ingging selaku Demang di Kampung, memang Pak Ingging ketika itu melihat, namun beliau telah termakan jasa oleh pihak perusahaan dengan mengatakan atau memberikan saksi yang tidak di terima oleh pihak korban, padahal menurut istri serta anaknya yang berumur 18 tahun kejadian tersebut belum sempat terjadinya aksi pemukulan atau lainnya karena sempat di sanggah oleh istri serta saudara lainnya tapi lagi di berita acara telah tertulis beberapa peralatanyang di gunakan oleh pelaku ketika aksi perkelahian itu terjadi, seperti, pipa paralon, linggis serta kayu ukuran 5x7 yang di ungkapkan oleh para saksi-saksi. Adapun lebih jelasnya nama-nama saksi-saksi tersebut, yakni Pak Ingging, sopir pribadi, dan dua masyarakat Pondok Damar lainnya.Setelah melewati bebarapa proses persidangan, kahirnya di putuskan penahanan selama 5 tahun kurungan penjara oleh pengadilan negeri Sampit pada Januari 2001, namun ada permintaan dari pihak keluarga korban agar keputusan tersebut di kurangi atau naik banding dan di pertengahan Januari 2001, naik banding yang diminta di setujui oleh pihak pengadilan negeri Sampit dengan putusan 2 tahun masa tahanan dan di terimalah oleh Pak Sukaryadi bersama keluarganya, walaupun keadilan tidak berpihak pada meraka, padahal segala daya upaya telah dilakukan untuk membebaskan Pak Sukaryadi oleh pihak keluarganya, namun tidak ada membuah kan hasil. (Nara sumber : Istri Pak Sukaryadi beserta anak 2 / 7 / 02, jam. 12.30 BBWI). Mencermati dan belajar dari data serta catatan kasus yang saya sajikan diatas, dapat saya asumsikan bahwa ada beberapa faktor yang cukup mempengaruhi pertikaian soal tanah yang bukan hal baru lagi terkait pembukaan perkebunan kelapa sawit. Faktor yang saya maksud, diantaranya 2 hal, yakni :
(1). Perusahaan dalam melakukan pendekatan melalui sosialisasi dan penggarapan terlebih dulu terhadap lahan yang dipunyai masyarakat adat/lokal, tidak memakai metode dengan baik, seperti : perusahaan jangan terlebih dulu melakukan Kadastral (Ploting areal sesuai peruntukan dan dilakukan penggarapan lebih dulu), tetapi seharusnya lebih dulu dilakukan inventarisir dan verifikasi terhadap tanah-tanah hak masyarakat adat/lokal selama mereka kelola di desa/kampung tersebut. Sehingga mengarah ruang negosiasi atau mengkompromikan apakah masyarakat adat/lokal disekitar areal “setuju/tidak”. Jika “Iya”, maka dilakukan pengukuran secara bersama tapi jika sebaliknya, perusahaan tidak memaksa dan keluarkanlah tanah tersebut dari areal rencana penggarapan melalui ploting ulang serta membuat surat kesepakatan kedua belah pihak.(2). Masyarakat adat/lokal sejauh ini hanya mengandalkan tumbuhan dan atau tanaman yang berada di atas tanah yang dikelola mereka turun temurun sebagai bukti kepemilikan atas pengwujudan hak pemanfaatan. Sehingga masyarakat adat/lokal selalu dibenturkan dengan prosedur dan hukum kepemilikan tanah di Indonesia yang dihadapkan oleh perusahaan (Sertifikat). Jika demikian, maka masyarakat adat/lokal sampai kapanpun “Kalah” dan dipinggirkan status kepemilikan tanahnya melalui pelaksana kebijakan negara, yakni pemerintah daerah dan diturunkan mandatnya ke perusahaan. Jika menang pun akan dihadapkan kembali dengan berbagai proses di perusahaan dan pemerintah daerah setempat, hasilnya pembayaran konpensasi tidak sebanding dengan pengurusan kepemilikan tanah tersebut. Selain itu kemenangan juga belum menjamin, bahwa masyarakat adat/lokal akan menerima cepat pembayaran sebagai nilai konpensasi atas hak tanah melalui perusahaan.
II.Memperkuat “Identitas” Tanah terhadap Negara
Saya teringat dengan kalimat yang diutarakan oleh salah seorang tokoh masyarakat adat/lokal, yakni Pak Wardian di Desa Sembuluh I, “Tanah Air Ku Indonesia, Tanah Menyewa, Air Manukar (membeli)...”, seperti itulah kira-kira. Artinya sekelumit kalimat tersebut yang disampaikan beliau, tidak menutup kemungkinan akan terjadi dikemudian hari, bila masyarakat adat/lokal tidak mempersiapkan amunisi yang dianggap kuat dan bersifat argumentatif. Beranjak 2 faktor yang dikulas di bagian atas (point 2) khusunya, sangat jelas bila masyarakat adat/lokal hanya tetap mengandalkan status kepemilikan lahan/tanah melalui bukti-bukti di atasnya (tanaman/tumbuhan), maka pada kondisi saat ini tetap saja di “Kalahkan” oleh pemerintah daerah dan pemilik modal (perusahaan). Masalah ini jika disadari oleh masyarakat adat/lokal, ada beberapa hal yang menjadi pengaruh terhadap “Kekalahan” yang selalu diterima. Diantaranya adalah tidak konsistennya masyarakat adat/lokal itu sendiri pada keberadaan aturan adat. Padahal sudah diakui oleh negara melalui berbagai produk kebijakan. Misalkan UUPA No. 5 tahun 1960, UU No. 41 Tentang Kehutanan tahun 1999 dan seterusnya. Hanya saja berbagai kebijakan tersebut tidak memperjelas posisi dan peran masyarakat adat/lokal terhadap negara. Maka yang dibutuhkan saat ini oleh mereka “Konsistensi dan Eksistensi” posisi dan peran agar dapat mewujudkan perluasan pemahaman keberadaan aturan adat yang diakui tersebut melalui membuat “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan” sebagai pengwujudannya.
Belajar dari beberapa kasus yang pernah terjadi khususnya di Kalimantan Tengah berkenaan konflik tanah yang selalu ada antara masyarakat adat/lokal dengan pengusaha perkebunan kelapa sawit, sungguh sangat memprihatinkan (lihat tabel kasus diatas). Dimana ujung dari pertikaian tanah tersebut, masyarakat adat/lokal hanya gigit jari disaat perusahaan telah memiliki HGU dan selanjutnya tidak ada lagi klaim atas tanah untuk mendapatkan konpensasi (ganti rugi). Kalau saja tetap masyarakat adat/lokal menuntut selalu dihadapkan dengan prosedur dan proses hukum yang mesti dilalui, dimana mestinya tidak terjadi. Belum lagi ditambah dengan persoalan beberapa oknum masyarakat adat/lokal yang sering memanfaatkan situasi guna kepentingan pribadi dan berpatner dengan pihak perusahaan untuk membuat tekanan-tekanan moral melalui info serta data, misal memfiktifkan data-data tanah yang dibuat oleh Tim Identifikasi dan Verifikasi yang jumlahnya tergantung kebutuhan pembentukannya dari aparat desa dan kecamatan. Hal ini sering terjadi sebelum (ijin prinsip) dan saat mendapat HGU diperusahaan. Justru itu adanya Tim tersebut pun belum menjadi jaminan yang utuh terhadap eksistensi posisi dan peran masyarakat adat/lokal pada hak atas tanah terhadap perusahaan sebagai sub terkecil penerima dan pelaksana kebijakan negara.
Untuk itu, perjuangan masyarakat adat/lokal dalam menghadapi konflik tanah/lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit, mesti diawal mempersiapkan surat “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan”. Agar mempermudah dan memperkuat alasan-alasan tentang hak kepemilikan atas tanah/lahan tersebut. Pembuatan surat tersebut, bukan menempatkan masyarakat adat/lokal pada soal untuk “Menerima atau Menolak” perusahaan di wilayah mereka. Tetapi lebih pada membuat penegasan terhadap hak yang sepatutnya diperjuangkan melalui bagian implementasi dari aturan adat yang selama ini masyarakat adat/lokal miliki dan telah diakui keberadaannya oleh negara untuk menghadapi aksi-aksi perusahaan dilapangan dalam upaya mengelabui. Disamping itu, adanya “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan” yang dibuat masyarakat adat/lokal adalah untuk membangun dan membuka ruang-ruang kompromi pada saat memunculkan posisi tawar terhadap perusahaan. Sehingga penegasan hak tersebut, minimal mempengaruhi keputusan-keputusan politik di perusahaan dan menghindari berbagai pengklaiman-pengklaiman yang menjadi “Tumpang Tindihnya” hak atas tanah/lahan tersebut oleh oknum yang memanfaatkan situasi.Bila masyarakat adat/lokal dapat melakukan penguatan hak atas tanah/lahan melalui upaya penegasan di “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan”, selanjutnya membangun ruang kompromi pada perusahaan yang akan membuka areal perkebunan kelapa sawit. Ada beberapa pertimbangan dan keuntungan sebagai jawaban, bila pertanyaan muncul “Apa Pentingnya Membuat Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan tersebut oleh meraka ?”, diantaranya :
1.Menghindari “Tumpang Tindihnya” hak kempemilikan tanah/lahan antar masyarakat adat/lokal yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.2.Secara tidak langsung hak kepemilikan atas tanah/lahan akan diakui oleh negara melalui pelaksana kebijakan (pemerintah daerah) serta sub terkecil pelaksana (perusahaan) dari berbagai kebijakan.3.Secara tidak langsung masyarakat adat/lokal setempat “Konsisten” melaksanakan aturan-aturan adat setempat yang diperjuangkan melalui pembuatan “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan terhadap pihak perusahaan.4.Pemenuhan prasyarat untuk membangun ruang kompromi adalah “Mensetarakan/Meyeimbangkan” pada posisi yang harus sama antar kedua belah pihak, secara langsung telah diwujudkan oleh masyarakat adat/lokal melalui adanya surat “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan” sebagai bagian penegasan posisi tersebut..5.Secara tidak langsung pihak perusahaan telah terbantu dengan adanya penunjukan “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan” oleh masyarakat adat/lokal, guna menghindari adanya tumpang tindih tanah/lahan. Jika sebelumnya perusahaan selalu dihadapkan dengan persoalan tersebut yang mengakibatkan peningkatan pada pembiayaan dan pembayaran konpensasi. 6.Secara langsung masyarakat adat/lokal mendorong pihak perusahaan harus melakukan perubahan pola pendekatan pada rencana kerja awal untuk pembukaan areal perkebunan kelapa sawit melalui “Inventarisasi” terlebih dulu, tidak melakukan lazimnya saat ini yakni “Kadastral”. Sehingga “Sejarah Kepemilikan Tanah/Lahan” yang dibuat masyarakat adat/lokal dapat teridentifikasi dengan baik dan akan membuat kemudahan-kemudahan proses berikutnya.

sumber : Bidang Advokasi LAMAN

APBD....... SUDAHKAH BERPIHAK PADA RAKYAT?

2007-09-26T06:45:00.000-07:00

Apakah selama ini kita mengetahui dasar-dasar yang berkaitan dengan pola hubungan antara rakyat dengan negara [pemerintah] dan Atau pola relasi antara rakyat dengan negara [pemerintah] ? Relasi negara dengan rakyat yang terjadi saat ini adalah hubungan yang tidak seimbang antara tiga komponen Rakyat, Negara dan Pengusaha, dalam hal ini semestinya State [negara] hanya mempunyai kewajiban dan rakyat punya hak dan kewajiban. Pengabaian kewajiban pemerintah mengakibatkan terjadinya pengabaian hak-hak rakyat yang semestinya diterima dari pemerintah, maka relasi menjadi asimetrik yaitu suatu hubungan yang tidak seimbang.

Konvenan Internasional Tentang hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai alat Tagih kewajiban Negara, terkait hubungannya dengan pemenuhan hak-hak rakyat. Indonesia Meratifikasi 2 (Dua) Kovenan (Hak Sipil Dan Politik Serta Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya); UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik .

Ratifikasi kedua kovenan itu memberi harapan adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mendambakan penegakan hak-hak asasinya, Hak-hak asasi ini bukanlah pemberian Pemerintah. Ini hak kodrati dari Sang Pencipta kepada semua mahluk di muka bumi. Dengan diratifikasikannya 2 (dua) kovenan internasional yang penting itu, kita menyatakan masuk dalam bagian dari sistem hukum internasional HAM. Ratifikasi kedua kovenan itu memperkuat diplomasi keluar, bagi perlindungan WNI di luar negeri dan kedalam, memperkokoh perlindungan hak asasi WNI, yang ingin dicapai dari hak-hak sipil dan politik dan hak-hak ekosob itu adalah keadilan politik dan keadilan ekonomi dan Pelaksanaan hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekosob itu tidak memiliki prasangka ideologis, artinya hanya bisa dalam sistem sosialis atau sistem ekonomi kapitalis, misalnya.

Pokok-pokok yang terkandung dalam mukadimah kovenan hak ekonomi, sosial dan budaya; (1) mengingatkan bahwa pengakuan atas martabat yang inheren dan atas hak yang sama dan tidak dapat dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia antara lain (a) Pengakuan bahwa hak-hak tersebut berasal dari martabat manusia yang melekat padanya, (b) Pengakuan bahwa penikmatan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapattercapaiapabilatercipta kondisi yang didalamnya setiap orang dapat menikmati hak ekonomi,social, dan budaya serta hak sipil dan politiknya dan (c) Mengingatkan kewajiban negara-negara menurut piaganm PBB untuk memanjukan dan pematuhan hak azasi dan kebebasan manusia. (2) Pernyataan kesadaran bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan komunitasnya, bertanggung jawab untuk bekerja bagi pemajuan dan pantaata hak-hak yang diakui dalam kovenan

Beberapa kata kunci dalam Kovenan yang mengandung kewajiban hukum, yaitu ; To take step (mengambil langkah-langkah), adalah suatu cara yang diambil, terutama sebagai titik berangkat memulai suatu rentetan tindakan; To guarantee (menjamin), adalah menanggapi pemenuhan yang sepantasnya dari sesuatu, untuk mengemukakan bahwa sesuatu telah terjadi atau akan terjadi; To ensure (meyakini), adalah memastikan bahwa sesuatu akan terjadi, memberikan sesuatu bagi atau untuk orang-orang; To recognize (mengakui), artinya mengakui keabsahan atau kemurnian watak, atau klaim, atau eksistensi, dari ; memberikan perhatian dan pertimbangan, menemukan atau menyadari watak dari, memperlakukan sebagai, mengakui, menyadari, atau mengakui bahwa; To respect (menghormati atau memberikan penghormatan), adalah memberikan perhatian kepada sesuatu; To undertake (berusaha) artinya komitmen diri sendiri untuk melakukan , menjadikan diri seorang yang bertanggungjawab atas, terlibat dalam, masuk kedalam menerima sebgai kewajiban, berjanji untuk melakukan; To promote (meningkatkan) berarti memajukan, menolong memajukan, menggalakkan, mendukung dengan aktif dan Progressive realisation (pemenuhan secara bertahap), upaya pemenuhan hak yang dilakukan secara bertahap dan terencana.

Perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Anggaran

Anggaran merupakan rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan warga negara . UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 memberikan batasan anggaran pemerintah (APBN/APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat .

Apa arti penting anggaran? Mengidentifikasikan rencana penerimaan dan belanja dari pemerintah untuk tahun yang akan datang, Menterjemahkan konsep atau kebijakan pemerintah ke dalam praktek, Merefleksikan nilai – nilai dan prioritas dari negara dan Menawarkan kesepakatan untuk membuat pemerintah akuntabel terhadap apa yang mereka lakukan.

Apa fungsi anggaran? Pasal 3 ayat 4 UU No. 17 th 2003 tentang Keuangan Negara mengemukakan 6 fungsi anggaran pemerintah, yaitu; (1) Fungsi otoritas, artinya bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang akan datang, (2) Fungsi perencanaan, artinya bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan, (3) Fungsi pengawasan, artinya bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, (4) Fungsi alokasi, artinya bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, (5) Fungsi distribusi, artinya bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan (6) Fungsi stabilisasi, artinya bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian

Terkait dengan 5 (lima) fungsi tersebut, ciri-ciri sebuah kegagalan dalam penganggaran ; (1) Alokasi ; Anggaran tidak tersedia untuk barang jasa dan publik-anggaran tidak efisien dalam menyediakan jasa publik-Anggaran tidak cukup memadai untuk kebutuhan publik-anggaran di alokasi secara salah, (2) Distribusi ;Anggaran didistribuskan salah-anggaran didistribusikan sangat tidak seimbang sehingga hanya memberi manfaat kepada beberapa kelompok, (3) Stabilisasi ;kebijakan tersebut menyebabkan inflansi-kebijakan anggaran meningkatkan angka pengangguran-kebijakan anggaran mendorong penurunan ekonomi, (4) Pengawasan;tidak transparan pengunaan dana-pihak yang berwenang tidak mengetahui pelaksnaan kegiatan –pihak yang berwenang tidak mampu menilai kelayak dan (5) Prosedur ; Dana dikeluarkan tanap persetujuan secara prosedural-Dana pengadaan barang dan jasa tidak melalui prosedur-tanpa persetujuan oleh pihak yang berwenang-anggaran ditentukan bukan dalam sebuah forum yang sudah ditentukan

Sebuah kontruksi perencanaan Pembangunan dan Perencanaan Anggaran yang dibangun pada hakikatnya telah bersifat partisipatif. Dalam implementasinya siklus perencanaan secara partisipatif ini memang memakan energi. Tetapi perencanaan secara partisipatif ini tidak serta merta melenakan kita untuk mempercayai semua proses yang berjalan begitu saja tanpa adanya pengawasan yang berkesinambungan terhadap semua proses.

Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses perencanaan dan penganggaran, dimulai dari tahap Penyusunan. Ada banyak temuan dan informasi yang disampaikan oleh Organisasi-Organisasi atau lembaga yang mengikuti proses di lapangan, selaion itu juga informasi masyarakat yang mengikuti pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran, antara lain proses Musrenbang desa tidak semua masyarakat desa di libatkan, Proses musrenbang di kecamatan hanya mengirim berkas angket isian tanpa kehadiran perwakilan/orang desa yang bersangkutan, Dalam SKPD sudah dirancang sebelumnya-jadi proses pertemuan tidak merubah apa-apa [sudah ada kompromi], Tidak ada transparansi dan publikasi dari proses yang ada.

Di Tingkat desa/kelurahan yang terjadi adalah Musrembang merupakan Otoritas kades, Usulan-usulan masyarakat tidak di tanggapi, prioritas dan anggaran di rubah oleh Tim Perumus. Di Tingkat Kecamatan otorisasi Camat dalam menentukan undangan dalam pilihan prioritas, dalam Musrenbang Kecamatan tidak terwakilinya aspirasi masyarakat lewat BPD dan Kades. Contoh tidak terlaksannya SKPD. Di Tingkat Kabupaten dan Kota, dimungkinkan peluang adanya lobby dengan partai poltik, Dinas-dinas manipulasi data prioritas, hasil Musrenbang tidak sesuai atau tidak beracuan dengan PP 72 tahun 2005, tidak melibatkan Aparat Desa dan Kecamatan. Di Tingkat Provinsi berpeluang terjadi lobby dinas, Partai Politik dan Pengusaha, untuk merumuskan hasil perencanaan selalu diserahkan untuk Tim Ahli sehingga masyarakat tidak mengetahui perkembangan hasil selanjutnya.

Karena itu Model Partisipasi yang dibangun adalah bentuk Partisipasi Semu, suatu keingina setrengah hati dari Pemeritah dalam mengakomodir dan memberikan ruang aksesibilatas dan transparansi publik. Sebagai hasil akhir dokumen APBD adalah satu contoh nyata, tidak pernah dibukanya secara dokumen tersebut untuk publik, yang sebenarnya merupakan dokumen publik yang harus diawasi bersama dalam proses implementasi dan pelaksanaannya. Dokumen yang sangat dirahasiakan dan belum pernah di publikasikan kepada publik, padahal hak-hak rakyat dalam Anggaran tidak saja dalam proses pelibatan di perencanaan (yang juga masih setengah-setengah) tetapi juga dalam akses terhadap dokumen APBDP/Kab/Kota yang telah disahkan oleh Legislatif.

Anggaran Berbasis Hak Dasar Rakyat-Right Based Budget

Mengapa Anggaran berbasis Hak Dasar Rakyat ? (1) Mengembangkan pendekatan hak dasar dalam kerangka pembangunan, (2) Doktrin negara kesejahteraan (welfare state), bahwa negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya dan (3) Dalam naskah legal negara kita yaitu pembukaan UUD ’45; UUD ’45 pasal 26 sampai dengan pasal 34; UU No 39 tahun 1999 serta dokumen legal maupun kontraktual lainnya negara memiliki kewajiban dan tanggungjawab dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya.

Dalam Anggaran berbasis Hak Dasar Rakyat-Right Based Budget, Indikator Kualitatif dan Kuantitatif Hak-Hak dasar Warga Negara, Indikator Utama adalah kewajiban hukum yang terkandung dalam Kovenan, Indikator Kedua sebagai Indikator Operasionalnya adalah Hak – Hak Sipil Politik. Sifat hak ini adalah negative right’s dimana peranan negara dalam pemenuhan hak – hak sipil politik warga negaranya minimum terutama berkaitan dengan derogable right’s (hak yang bisa di negoisasikan) dan non derogable right’s (hak mutlak/tak tergantikan), yaitu Partisipasi masyarakat (komunitas) dalam penyusunan anggaran dan dokumen kebijakan pendukung APBN/D, Keterlibatan masyarakat (komunitas) dalam pengambilan keputusan dan dokumen kebijakan pendukung APBN/D, Keterlibatan masyarakat (komunitas) dalam proses implementasi APBN/D, Keterlibatan masyarakat (komunitas) dalam proses pengawasan APBN/D dan Tersedianya mekanisme komplain atas pelanggaran hak dasar warga negara dalam APBN/D.
Indikator Ketiga sebagai Indikator Operasional adalah Hak – Hak Ekonomi Sosial Budaya. Sifat hak ini adalah positive right’s dimana negara berperan aktif dan di tuntut maksimal dalam pemenuhan, perlindungan, penghormatan dan mempromosikan hak ekosob warga negara, yaitu : Terakomodasinya (terpenuhi) kebutuhan dan hak dasar warga negara dalam program APBD, Terakomodasinya (terpenuhi) kebutuhan dan hak dasar warga negara dalam pagu anggaran APBD dan Terlindunginya hak dasar warga negara dalam kebijakan pendukung anggaran

Bagaimana Anggaran berbasis Hak Dasar Rakyat di Implementasikan ? (1) Pembangunan adalah upaya perwujudan tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi hak dasar warga negara, (2) Pembangunan adalah proses bukan hasil akhir sehingga ada ruang negosiasi antara warga negara dengan pemerintah dalam upaya pemenuhan hak dasar, (3) Alat untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara salah satunya adalah Anggaran (APBN/D)

Mengenai Analisis Anggaran Berbasis Hak Dasar, bagaimana dengan APBD kita di Kalteng, dari Propinsi sampai di Kabupaten/Kota? sudahkan mengindentifikasi persoalan utama yang dihadapi masyarakat terkait dengan hak dasar? sudahkah menentukan sector/perangkat kerja daerah dalam APBD yang terkait dengan pemenuhan hak dasar dan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat? sudahkah ada keadilan dalam nominal belanja public yang terkait dengan pemenuhan hak dasar dengan belanja disektor lain (misalnya DPRD), sudahkah sesuai dengan nilai yang layak untuk alokasi berdasarkan standar minimal pemenuhan hak berdasarkan konstitusi (misalnya 20% untuk sector pendidikan) dan data riil mengenai jumlah masyarakat yang seharusnya dipenuhi hak-nya berdasarkan kerentanan (misalnya jumlah petani dan nelayan miskin, anak putus sekolah, penyandang cacat, perempuan dan anak-anak) ?

Sumber: Pelatihan Advokasi Anggaran. Palangka Raya. 2006.

PEMBAHARUAN AGRARIA ALA PEMERINTAHAN SBY , UNTUK SIAPA ?

2007-09-26T06:44:00.000-07:00

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam salah satu naskah pidatonya mengatakan “ Pembangunan pertanian ala revolusi hijau tidak lagi feasible untuk dilakukan. Pembangunan pertanian haruslah kita rumuskan dan implementasikan sesuai dengan definisi pembangunan pertanian berkelanjutan yang telah saya kemukakan…… elemen-elemennya: Pertama, .... Kedua, pelaksanaan reformasi agraria, sehingga dapat menciptakan struktur pengusahaan atau penguasaan tanah pertanian yang lebih baik, meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pedesaan serta mengurangi kesenjangan ekonomi desa-kota” yang disampaikan pada upacara Pemberian Gelar Doktor Kehormatan, Universitas Andalas, Padang, 21 September 2006, menyebutkan (6) enam alasan utama perlunya pembangunan pertanian berkelanjutan, diantaranya : soal kemiskinan, pengangguran dan hutang negara. Petani dan Masyarakat Adat adalah kelompok utama yang mengalami langsung terkait dengan alasan-alasan utama tersebut.

Joyo Winoto, pejabat Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) menyampaikan hal yang hampir sama persis menyangkut soal kemiskinan, pengangguran dan ketahanan pangan. Pada peringatan hari Tani (24 September 2006), beliau menjelaskan akar permasalahan dari ketimpangan struktur penguasaan tanah dan pentingnya pelaksanaan reforma agraria untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan menegaskan prinsip-prinsip dalam penataan dan pelaksanaan pembaruan agraria atau reforma agraria, yang diperoleh dari sumber Pidato Kepala BPN, Joyo Winoto dalam Pembukaan Lokakarya Kerangka Kebijakan Pertanahan Nasional, Bappenas, di Jakarta, 6 Nopember 2006.yaitu :
1. Berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan untuk melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat.
2. Berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan bagi kehidupan rakyat, dalam kaitannya dengan Pemanfaatan, Penggunaan, Penguasaan dan Pemilikan Tanah (P4T).
3. Berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan system kemasyarkatan, kehidupan bangsa dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat-tanah.
4. Berkontribusi secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan diseluruh tanah air dan menata system pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari.

Joyo Winoto selaku pemegang mandat dari presiden selaku Penanggungjawab Program Pembaruan Agraria Nasional Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Yang mencakup pelaksanaan Landreform dan Acess Reform. “Landreform yang kami cetuskan ini membuka akses kepada masyarakat pada sumber-sumber ekonomi tanah dalam satu paket” TEMPO (Edisi, 4-10 Desember 2006). Akses reform yang dimaksud berhubungan dengan program penunjangan untuk mendapatkan akses financial, pasar, hingga teknologi pertanian.

Program ini akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2007 hingga 2014. Tanah seluas 8,15 juta hektar akan dibagikan ke masyarakat miskin dengan kriteria tertentu dan pengusaha dengan ketentuan terbatas. Diperkirakan 6 juta hektar lahan akan dibagikan untuk masyarakat miskin dan 2,15 juta hektar sisanya diberikan kepada pengusaha untuk usaha produktif dengan tetap melibatkan petani perkebunan. Negara dapat mencabut kembali pemberian tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan untuk usaha produktif. Tanah yang akan dibagikan berasal dari lahan kritis, hutan produksi konversi, tanah terlantar, tanah milik negara yang hak guna usahanya habis, maupun tanah bekas swapraja.

Program Landreform ini tidak diikuti dengan kejelasan mengenai subyek dan lokasi mana yang dimaksudkan, Tim Persiapan Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) di jakarta sendiri menyatakan dalam salah satu sumber bahwa belum bisa menyebutkan lokasi dan subyeknya dan saat ini masih sedang mendata dan mempelajari konsep, dilain pihak BPN sudah menyebutkan angka subyek penerima manfaat, luas tanah yang akan diredistribusi dan status obyek landreform. Kebiasaan buruk pemerintah kita yang mengeluarkan program tanpa suatu analisis yang mendalam dan tanpa melalui kajian yang komprehensif.

Kondisi yang sangat jauh berbeda dengan Negara Jepang, Korea atau Cina…. yang mengeluarkan dana yang sangat banyak hanya untuk melakukan sebuah riset dan kajian. Apa yang terjadi di Indonesia? bagaimana bisa maju apabila kondisi seperti ini kerap kali terjadi. Sehingga wajar saja dipertanyakan betulkah program yang akan dilaksanakan sejak tahun 2007 ini sampai 2014 betul-betul menjawab permasalah kemiskinan di negara ini? Atau justru menjadi sumber konflik baru?

Yang lebih mengherankan, program yang masih belum jelas ini bahkan sudah di “sambar” oleh Departemen Pertanian (2006) dengan mengeluarkan dokumen Rancangan Umum Perluasan Lahan Pertanian yang memuat Model Pendistribusian tanah, yakni :
1. Pola Real Estate, Pemerintah menjual tanah ke petani melalui pengembang, dan petani mengagunkan tanah dengan pembiayan dari bank.
2. Pola Inti Plasma, Pemerintah menyerahkan lahan kepada perusahaan inti dan mengkonversi lahan kepada petani plasma yang akan menjual hasil usahanya kepada perusahaan inti, pembayaran lahan disedikaan bank dengan cara cicil oleh perusahaan inti
3. Pola Koperasi, Pemerintah menyerahkan lahan kepada Koperasi dan membagikan lahan kepada anggota yang akan menuaikan hasil usaha taninya kepada Koperasi. Pembayaran lahan disediakan bank dan dicicil oleh Koperasi
4. Pola Swasta Murni, Pemerintah menyerahkan lahan langsung kepada petani individu. Untuk urusan produksi, pemasaran dan permodalan, diusahakan secara individu.
5. Pola Cooperative Farming, Pemerintah menyerahkan lahan kepada individu dan mengkonsolidasikan berbagai kegiatan melalui manajemen usaha kelompok yang dipimpin manajer.
6. Pola Pemgembangan Ternak, Pemerintah menyerahkan lahan kepada individu peternak. Untuk urusan produksi, Pemasaran dan permodalan, diusahakan secara individu.

Apakah Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) ini hanya retorika dan agenda politik kekuasaan guna meraih simpati rakyat untuk PEMILU 2009 ini, atau adalah agenda tersembunyi pemodal melalui tangan Bank Dunia dan Ausaid yang menyediakan bantuan keuangan melalui skema utang luar negeri, karena harus diingat pemilik pemodal juga akan mendapatkan 25% atau 2,15 juta hektar tanah dari 8,15 juta hektar yang akan diredistribusikan. Mungkin saja segala sesuatunya kemudian diarahkan sesuai dengna kepentingan pasar saja.

Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) dapat saja menjadi sumber ancaman bagi kepemilikan tanah secara komunal dan tanah-tanah yang diakui kepemilikannya secara adat, bisa jadi atas nama pemerataan, mengurangi kemiskinan maka menghapuskan tanah-tanah yang diakui kepemilikannya secara komunal dan tanah-tanah yang diakui kepemilikannya secara adat tersebut.

Berdasarkan pengalaman dinegara lain, setidaknya ada lima prasyarat untuk melaksakan Reformasi Agraria, yakni : (1) adanya kemauan politik dari Pemerintah (termasuk dukungan keuangan), (2) adanya data yang akurat dan teliti, (3) adanya organisasi rakyat yang kuat, (4) adanya dukungan dan kesadaran masyrakat luas tentang pentingya reformasi agraria dan (5) adanya dukungan dari alat-alat keamanan dan ketahanan negara, seperti TNI dan POLRI

Penguasaan, Pemilikan dan Pemanfaatan sumber-sumber agraria

Sadarkah atau tidak kita, bahwa persoalan tanah atau lahan adalah isu dunia. Sudah ada sejak jaman kolonialisme, PD I dan PD II hingga jaman IMF, Bank Dunia sampai investor, sebenarnya tidak jauh-jauh dari persoalan penguasaan tanah/lahan, bahkan dalam produk kebijakan yang dihasilkan oleh negara-pun banyak terkait soal penguasaan tanah (dan termasuk apa saja yang ada di dalam maupun diatasnya tentunya). Dan harus juga dilihat bahwa negara adalah alat pasar untuk mendapatkan keadilan sosial. Karena itu kepentingan pasar dapat mengalahkan kepentingan negara, lebih-lebih menyangkut tanah.

Dalam istilah Dunia pertama, Dunia Kedua dan Dunia Ketiga, menurut Emil Kleden SEKJEN AMAN dalam salah satu tulisannya, mengatakan Dunia Pertama memandang tanah diseluruh dunia adalah milik warga dunia. Dunia Kedua memandang tanah adalah milik negara dan karena itu semua pengelolan tanah diatur oleh negara, Dunia ketiga umumnya dipandang dan diperlakukan sebagai ”cadangan tanah” bagi dunia pertama dan sampai tingkat tertentu – juga bagi Dunia kedua.

Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden SBY yang dikutip dari naskah pidatonya dan pernyataan Joyo Winoto selaku penganggungjawab Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), yang antara lain menyatakan tentang terjadinya kemiskinan adalah akibat adanya ketimpangan struktur penguasaan tanah dan pentingnya reforma agraria untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan, sekali lagi menurut Emil Kleden SEKJEN AMAN dalam salah satu tulisannya mengatakan dalam salah satu studi yang dilakukan oleh Amartya Sen menunjukkan bahwa kelaparan dan kemiskian yang terjadi didunia bukanlah terutama disebabkan oleh kurangnya pangan dan sumberdaya alam melainkan kurangnya demokrasi, yang menyebabkan kurang diakui atau bahkan tidak diakuinya hak rakyat, baik sipil politik ,maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pertanyaan yang harus kita kaji ulang bahkan seluruh rakyat Indonesia yang tak bertanah adalah apa yang mau dilakukan? Prinsip apa, strategi apa dan metode apa yang hendak dipilih untuk secara konsisten dilaksanakan dalam upaya merebut keadilan dalam distribusi agraria? Melihat aksi-aksi masyarakat tertindas dalam perlawanan penggusuran, pengambil-alihan tanah dan kebun mereka, dan pemindahan paksa oleh pemerintah dan investor? Pertanyaan lainnya akankah keadilan reformasi agraria ini akan menjadi keadilan juga bagi masyarakat yang sudah memiliki tanah adat secara komunal seperti yang telah dipaparkan diatas, kemudian karena ketidak jelasan legalitas tanahnya dirampas dan diambil alih untuk selanjutnya dibagi-bagi ? Pola transmigrasi adalah salah satu contoh dari ketidakadilan pembagian lahan oleh pemerintah antara para transmigran terhadap penduduk lokal (sekali lagi lahan-lahan yang dimiliki secara komunal, yang selama ini menjadi salah satu sumber pemenuhan kebutuhan hidupnya baik sandang, hewani, buah-buahan, papan dan obat-obatan), yang justru harus rela diambil tanahnya untuk dibagi-bagikan kepada para transmigran bahkan ditambah dengan berbagai tunjangan dan fasilitas, menumbuhkan perbedaan perlakuan atas sesama anak negeri yang sebenarnya sama-sama dalam kondisi ”miskin” juga.

Di kalangan aktivis dan organisasi pendukung reforma agraria yang sudah bekerja selama 2 tahun ini dalam gerakan pembaharuan agraria, ada dua premis yang menjadi landasan gerakan rakyat untuk keadilan dalam pengelolaan sumberdaya agraria. Pertama keadilan dalam pengelolaan sumber daya agraria adalah prasyarat utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat banyak, kedua Pengakuan penghormatan dan perlindungan terhadap hak rakyat adalah prasyarat utama menuju tercapainya keadilan dalam pengelolaan sumberdaya agraria.

Studi-studi tentang reforma agraria menunjukkan bahwa upaya untuk menjawab premis tersebut melalui kebijakan dan keputusan politik tidaklah mudah. Karena pemerintah dan rakyat pada umumnya menghadapi dilemma yang sulit dipecahkan. Noer Fauzi dalam makalahnya yang dipresentasikan pada Kongres Kehutanan Indonesia yang ketiga (KKI III), Oktober 2001, yang dikutip dalam salah salah satu tulisan Emil Kleden SEKJEN AMAN, menyimpulkan kesulitan ini dalam narasinya sebagai, ” Disinilah letak kesulitan pokoknya, yakni di satu pihak, pemerintah yang baik senantiasa bekerja dalam koridor hukum yang ada; dan dipihak lain, hukum yang ada merupakan sumber ketidakadilan”.

Situasi obyektif saat ini, telah terjadinya ketimpangan penguasaan tanah, meningkatnya angka kemiskinan, masyarakat yang kehilangan lahan dan akses atas kekayaan alam serta masifnya konflik pertanahan maka Reformasi Agraria memang kebutuhan mendesak untuk segera dilakukan, tetapi bagaimanakah kesiapannya? Akankah PPAN ala Pemerintahan SBY ini sesuatu yang terselubung yang kita tidak tahu apa wujud aslinya?

Dari lima prasyarat untuk melaksanakan Reformasi Agraria, adanya kemauan politik dari Pemerintah, Organisasi rayat yang kuat dan dukungan kesadaran masyarakat luas tentang pentingya reformasi agraria, dapat diambil dari pembelajaran Pembangunan Model Kerala di India, walaupun gerakan ini murni asalnya didorong oleh kaum petani yang tidak memiliki lahan. Merujuk pada studi yang dilakukan Anand Mathew, salah satunya kunci dari model Kerala ini yakni Lan reform. Gagasan Land Reform yang sudah menguat pasca kemerdekaan India pada 1047, menuntut land reform melibatkan partsipasi massa yang luas, dan menjadi gerakan yang sanggup menyatukan seluruh kepentingan masyarakat akar rumput, kemudian melahirkan Kebijakan Agraria. Hasilnya saat ini Kerala tercatat sebagai salah satu sentra pangan terbesar india tidak hanya swasembada, tetapi juga mampu menimbun stok beras diatas 40 juta ton. India kini adalah salah satu produsen dan eksportir beras terbesar dunia bersama Thailand, Cina dan Vietnam.

Kembali pada Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN), melihat pada lima prasyarat untuk melaksanakan reformasi agraria, kita dibuat ragu apakah pemerintah akan melaksanakannya secara konsisten dan berpihak kepada rakyat. Lihat saja apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah diawal tahun 2007 ini. Pemerintah lebih getol mengarahkan kebijakan pembangunan yang pro-investor, memfasilitasi keluarnya hak-hak dan ijin baru pengusahaan dan pengelolaan tanah dan kekayan alam lainnya, asset produktif makin terkonsentrasi dan terakumulasi kepada perusahaan yang juga mendominasi pada sektor produksi dan perdagangan. Konflik-konflik pertanahan baru terus bermunculan, bahkan disertai praktek kekerasan dengan melibatkan aparat keamanan. Aspek lainnya adalah dana. Pemerintah tidak serius mendukung pendanaan untuk konsolidasi data, melakukan riset, konsultasi dan penyadaran publik, menggarap perlunya reformasi agraria.

Data penguasaan konsesi lahan di Indonesia misalnya dapat membuktikan tidak adanya perubahan kearah tersebut. Data yang dikeluarkan oleh Jatam pada tahun 2005, misalnya menunjukkan bahwa 35% dari 1,9 juta km2 atau sekitar 67 juta ha tanah telah dikuasakan kepada konsesi pertambangan. HPH dan HTI menguasai 44 juta ha lahan sementara HGU sekitar 15 juta ha. Sementara alokasi untuk proyek-proyek lain seperti pendidikan dan kesehatan, pertanian dan pemukiman sekitar 70 juta ha. Di mana 200 juta rakyat harus mencari sumber hidup? Dengan luas daratan Indonesia yang 190 juta ha, dan jumlah penduduk yang 220 juta jiwa, maka lebih dari 200 juta manusia harus bertahan hidup diatas lahan yang kurang dari 40 juta ha.

Di Kalimantan Tengah, dalam RTRWP Kalteng Perda No.8 Tahun 2003, hanya ada dua (2) peruntukan lahan yang memungkinkan dikelola oleh ”rakyat”, yaitu Kawasan Pengembangan Produksi [KPP] dan Kawasan Pemukiman dan Peruntukkan Lainnya [KPPL]. KPP Kalteng diperuntukkan seluas 2.789.108,09 ha dan KPPL seluas 1.920.054,79 ha. Atau secara keseluruhan luasnya kalau dijumlahkan adalah 4.709.162,88 ha KPP dan KPPL tersebut ternyata telah didistribusikan untuk Perkebunan Besar [sawit] yang luasnya adalah sekitar 2,5 juta hektar, jadi sisanya hanya tinggal 2,2 juta ha yang akan ”diperebutkan” oleh 1,9 juta penduduk Kalteng.

Yang lebih ironis lagi, dengan tingkat kepadatan penduduk Kalteng yang hanya sekitar 15 jiwa per km2, sebagian besar masyarakat terutama masyarakat adatnya masih menderita kemiskinan, seperti yang diungkapkan sendiri oleh Gubernur Kalteng, A Teras Narang SH dalam Kalteng Pos jumat 19 januari 2007 menulis ada 1.005 Desa tertinggal dari total jumlah desa di kalteng 1.539 desa, padahal sebagian besar penduduk tinggal di desa, yang mengindikasikan kesejahteraan masyarakat masih rendah, dikatakan jumlah KK miskin mencapai 197.467 KK dari 502.767 KK penduduk Kalteng.

Masih dalam tulisan yang sama diungkapkan oleh Gubernur Kalteng, A Teras Narang SH dalam Kalteng Pos jumat 19 januari 2007, ”masih banyaknya jumlah desa tertinggal disebabkan karena kurang berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat miskin dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan seperti permodalan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk peningkatan pendapatan dan pengembagan usaha ....dst .....disamping itu, potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang ada belum dikelola secara maksimal sehingga mempersulit akses perekonomian masyarakat” , mudah-mudahan kalau tidak salah menurut penulis adalah sehingga Pemerintah Daerah begitu getolnya menarik investor dan kemudian membagi-bagikan lahan untuk di ”kelola” oleh para investor, yang lebih menarik menurut analisa penulis, Program PPAN ternyata masih kontradiktif dengan kebijakan ditingkat daerah. Penuntasan Kemiskinan ala Pemerintahan SBY dengan Reformasi Agraria-nya, di tingkat daerah sepertinya ”tidak nyambung”, Pemerintah Daerah masih melihat bahwa Investorlah yang dapat membantu menuntaskan kemiskinan masyarakat yang sampai saat ini menurut kalangan penggiat lingkungan dan aktivis sosial revenue ini masih terus diperdebatkan.

Apa yang harus dilakukan oleh Masyarakat Adat?

Sementara konflik tanah di Kalimantan Tengah terus saja terjadi dimana-mana, tak kunjung usai. Belajar dari Pembangunan Model Kerala India, menyikapi Program PPAN ini, sepertinya pengorganisasian yang konsisten dan bertahap adalah kunci sukses yang mendorong upaya radikalisasi masyarakat untuk mengangkat kepentingan mereka menjadi prioritas utama dimata negara, negara harus dikembalikan kepada rakyat tidak saja hanya diberikan pada saat pelaksanaan PEMILU saja (yang lebih tepatnya dimanfaatkan untuk kepentingan para politisi dan kroni-kroninya, buktinya dengan PP 37/2006 siapa yang mestinya mendapatkan kesejahteraan itu).

Pada saat massa rakyat yang mestinya mengendalikan negara, hanya dengan cara demikian keadilan sosial bukanlah sebuah utopia melainkan cita-cita realistis rakyat. Apa yang terjadi melalui model pembelajaran Kerala India, adalah membongkar tatanan berpikir mengenai pembangunan bahwa redistribusi kemakmuran hanya mungkin dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Karena terminologi ”pertumbuhan ekonomi” sendiri telah mengalami bias Neoliberal, yang hanya menekankan faktor-faktor ekonomi modern berbasis industri dan pasar uang, sementara distribusi kemakmuran adalah persoalan yang harus dijawab dengan pemenuhan kebutuhan riil rakyat menurut kepentingan mereka sendiri. Itu bukan kepentingan yang dicitrakan dari pusat-pusat keuangan raksasa di Barat atau para pemodal dan Investor, sejak dekade 80 an HPH sudah masuk ke Bumi Kalimantan Tengah kemudian Tambang kemudian Perkebunan Sawit, mengapa 65 % kita masih miskin? Sudah saatnya Masyarakat Adat membuat sejarah kepemilikan lahan.

Mudah-mudahan sebait lagu berikut bisa menjadi Inspirasi:
Ayu keton kulangkuh handiai, ela laya santar menter melai
Wayah tuh itah jadi ndai sampai, badayung uyah batawah belai
Metehkuh ketun je ije-ije, ela laya baya hatanture
Mamut menteng itah harake awi tempun petak jadi manana sare
Are panatau dan jawet ramu, amas intan tuntang pulau kayu
Kalah itah je tempun lewu, panatau panuah uras uluh tempu...

Sumber GAUNG AMAN Edisi No.XXIV/Desember 2006 dan diolah dari berbagai sumber.

Masih Soal Larangan Mengelola Lahan Tanpa Bakar

2007-09-26T06:41:00.000-07:00

Melalui ini aku ikut sumbang pikir, walaupun mungkin agak tidak terdiskripsi dengan baik, dokumen terbatas dari riset LAMAN dan beberapa dokumen lainnya menunjukkan bahwa berladang adalah merupakan kegiatan utama dari Masyarakat Dayak di kalimantan tengah, sebagai pemenuhan utama kebutuhan karbohidrat, selain kegiatan susbsitem lainnya seperti berkebun, berburu, mencari ikan, mencari emas dll, yang dilakukan diantara pelaksanaan kegiatan berladang, dalam masa tertentu diantara masa setelah tanam, menunggu musim panen.

Pada saat kegiatan berladang dari masa menentukan lokasi untuk berladang sampai dengan masa panen, beberapa komunitas masih melakukan kegiatan ritual adat, ini menunjukkan keterkaitan berladang erat kaitannya dengan identitas budaya.

Sistem gilir balik atau dulang dulik yang sekarang banyak diperdebatkan, dari dokumen jelas sekali di katakan bahwa sekarang sudah hampir tidak ada lagi dilakukan, diantaranya karena kawasan lahan semakin terbatas luasannya.

Terkait isu kebakaran lahan di kawasan gambut, deskripsi jenis tanah di daerah hulu dan hilir sudah tentu berbeda, sehingga juga mempengaruhi sistem pengolahan lahan. pada kawasan hulu yang kebanyakan aktivitas kegiatan berladang dilakukan di daerah tanah "Natai" = versi lamandau, pengelolaan ladang dengan bakar tidak akan menimbulkan bahaya kebakaran merembet ke kawasan atau lahan lainnya, ini sangat berbeda dengan kawasan hilir yang bergambut.

Kabut asap tebal tahun 1997 adalah puncak dari kegiatan besar-besaran pembukaan hutan lahan bergambut oleh perkebunan sawit, dimana sekitar awal tahun 1996 dimulainya pemberian ijin perkebunan dan puncaknya salah satunya di tahun 1997, data hot spot (walaupun sebagian masih haram menggunakan data ini sebagai acuan, karena dianggap lemah), tetapi sebarannya adalah berlokasi dikawasan-kawasan peruntukkan untuk perkebunan, HTI dan HPH (data CARE 2002-klu nda salah), di kawasan hulu yang juga banyak terdapat komunitas peladang, tidak terdapat sebaran "titik api". kemudian data pada tahun 2002 juga menunjukkan dokumentasi kejadian yang sama.

Pertanyaannku adalah kenapa kemudian larangan mengolah lahan tanpa bakar ini diberlakukan sama?

Kalau pendekatannya kepada jumlah pelaku, memang jumlah peladang lebih banyak jika dibandingkan dengan pelaku dari "perkebunan" HPH dan HTI, tetapi jika pendekatannya dari skala luasan lahan, tentu kondisinya akan berbalik, aku juga bertanya-tanya pendekatan yang dilakukan oleh Gubernur itu yang mana ya?

Terkait dengan Identitas Budaya, konsekuensi bagi kita adalah ada satu konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan ketika budaya membakar ladang itu dianggap tidak kekinian lagi dan di hapuskan.

Tetapi menurutku dibalik semua ini adalah menujukkan lemahnya Program Prioritas pembangunan di Kalteng, ketika melulu berorientasi pada insfrastruktur, sehingga kebijakan yang terkait dengan hajat orang banyak ini menjadi acak-acakan, mestinya perangkat untuk mendukung pemberlakuan larangan ini telah dipersiapkan oleh dinas dan instansi terkait 2 - 3 tahun sebelumnya, dan dikonsensuskan bersama, dengan perencanaan yang terdesiminasi secara baik terutama ditingkat komunitas peladang.

Tidak seperti solusi yang dilakukan sekarang, seperti "orang yang kebakaran jenggot saja", maksudnya mungkin baik tapi baik belum tentu benar bukan? toh aku dapat bocoran katanya ini akhirnya jadi program sampai dengan 2011, nah lo jadi proyek khan... ujung2nya politis juga khan... kalau ini dimainkan jadi bahan obyekkan ngapain diturutin...

Kita tidak tahu apa dibalik pelarangan ini jika bacaan terbaru misalnya kerjasama pemprov dengan Korea soal 200.000 ha lahan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah, bisa jadi udang dibalik batu dari semua ini adalah persoalan Tanah. Status tanah komunitas peladang dibenturkan dengan status kepemilikan lahan, memperlemah posisi akses komunitas dalam pengelolaan lahan dan melegetimasi penguasaan lahan oleh negara diperuntukkan untuk kaum kapitalis.

dan terakhir terkait soal Hak hidup dan hak Masyarakat adat dayak dalam mengelola sumber daya dan ekonominya dengan pelarangan ini artinya Hak itu telah dilanggar oleh Negara.

Salam
Anse

PLEDOI TENTANG LARANGAN PENGELOLAAN LAHAN TANPA BAKAR

2007-09-07T23:13:00.000-07:00

Masih kuingat, walau hampir seminggu ini berlalu... pasca dialog itu .. masih saja kumerasa geram... desir marahku yang terasa tercekat mendera paksaku untuk keluarkan ucap kataku yang juga ternyata disaat itu tak hanyaku saja yang merasa marah... terbaca benar dipias wajah-wajah petani peladang yang rela datang demi sebuah keadilan....

Dengan senyum dan tampang yang seolah tulus memposisikan diri untuk kepentingan rakyat, dibalik topeng wajah itu apa yang sebenarnya kau simpan wahai penguasa.

Di balik jas dan dasi yang terlihat bukan jahitan biasa itu, kau duduk disana dengan pandang awas mu ke seluruh ruangan, yang kau tau tempatmu diantara kepentingan, jabatan dan ... entahlah... benarkah kau ada juga diantara utusmu! ... orang-orang yang mungkin telah berharap banyak ketika pilihmu tuk pimpin bumi Isen Mulang ini.

Apakah tawar saja jiwa itu ketika kau cetuskan perang melawan kaum peladang? Atau kau tak sadar telah kau dentumkan meriam peperangan itu di tengah kerumunan utus yang sedang merangkak keluar dari penjajahan atas negeri ini?

Masihku menggelengg-gelenggkan kepalaku tak percaya .... ada yang salah .... apa sebenarnya dibalik skenario yang sedang kalian gulirkan ??? bukankah telah kau dengar disana menolak ... disana juga menolak ... tapi kenapa kemudian seolah tak perduli?... sementara sang biang penyebab atas asap yang kita tau dan bukan rahasia umum lagi itu siapa .... tapi ini tak pernah kau tunjukkan jarimu atas mereka! Kenapa kemudian seolah petani peladanglah yang dianggap penyebab atas bencana asap yang tiap tahun dirasakan?? .... masih ku menggelengg-gelenggkan kepalaku ...dan... masih terasa benar geram hatiku.

------------------------------------------------------------- Palangka Raya, 7 September 2007

Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, telah mengeluarkan keputusan pelarangan mengolah lahan dengan bakar, apakah genderang perang yang sedang ditabuhkan itu ?

Diskusiku dengan Kiki, sepulangku mengikuti diskusi publik itu dengan membawa tanya-tanya yang kucorat-coret di buku notesku yang tak sempatku tanyakan karena “lagi-lagi” keterbatasan waktu yang diberikan. Kuminta juga Nana untuk ikut dalam diskusi kami... berharap tidak saja dia tenggelam ditumpukan data-data yang sedang diolahnya, setidaknya kuingin diskusikan soal pelarangan mengolah lahan dengan bakar itu.

Diskusi dimulai dengan pernyataanku ...” sepertinya ini senjata makan tuan” ...

Kulihat sejenak Kiki mengernyitkan dahinya sejenak menyimak pernyataanku yang selintas seperti sebuah kegusaran juga sebuah amarah dalam sebuah tanya besar...

selama ini kita menyerukan untuk Stop kebakaran hutan ... Stop asap ... tiba-tiba aku merasa ini seperti bumerang yang kemudian dihantamkan oleh pemerintah kepada petani peladang .... Tidak adil ki ... ucapku ... selama ini target kita adalah perusahaan perkebunan yang membuka hutan dengan cara land clearingnya, Tidak adil Ki ... ucapku lagi ... sementara sampai dengan hari ini tidak ada satupun dari kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian belum ada satupun pelaku pihak perusahaan yang lolos untuk diusut dipengadilan... selalu saja berkas-berkasnya dikembalikan karena katanya kurang lengkap dan harus diperbaiki, sementara .... di kasus lain pembakar lahan yang adalah masyarakat biasa yang kebetulan tertangkap tangan sedang membersihkan lahan untuk usaha berkebunnya, diproses bahkan sudah ada beberapa yang sudah masuk penjara dan divonis hukumannya ....

Sementara ... lanjutku lagi ... jika dikatakan peladang adalah biang kerok penyebab asap ... data-data hasil penelitian yang dilakukan oleh CARE international ... ucapku sembari membuka-buka catatanku mengenai data yang kumaksudkan dan kubaca cepat kira-kira datanya adalah berikut : CARE International Indonesia, GTZ dan IFFM (2004) mengemukakan tentang kebakaran lahan dan hutan Kalimantan Tengah berdasarkan monitoring harian, sbb: (1) tahun1997: areal hutan dan lahan berkurang seluas 39.416,09 ha; (2) tahun 2001, dijumpai sebaran kebakaran pada kawasan areal eks PLG ±170 ha, ladang masyarakat yang kering dan tidak tergenang, kiri kanan jalan trans Kalimantan sepanjang 25 – 50 Km (setara luasan 50 - 55 Ha), dan pada areal Perkebunan Besar, HPH dan HTI; (3) tahun 2002: terdapat banyak titik api pada kawasan eks PLG, HPH, lahan, serta sekitar jalan trans Kalimantan; (4) tahun 2003: selama bulan Juni terdeteksi 175 titik api dan bulan Juli sebanyak 141 titik api pada kawasan hutan, lahan gambut, dan areal konservasi eks PLG. Page dkk (2002) mengemukakan bahwa kebakaran terbesar tahun 1997 pada areal gambut Kalteng mencapai 0,73 juta Ha.

Dari data ini sangat jelas dikatakan bahwa sebagian besar kebakaran lahan terjadi di areal perkebunan besar, HPH dan HTI dan kawasan lahan gambut, kataku lagi menambahkan. Ditambah lagi dengan data hot spot konsentrasinya dikawasan-kawasan yang diperuntukkan itu, jika dikatakan peladang yang menyebabkan kebakaran ... hayo kita liha peta penyebaran desa... ucapku, kita tahu bahwa peladang lebih banyak tersebar di daerah hulu... jarang di daerah perkotaan... paling tidak kalau masuk dalam wilayah kelola desa ambil saja 5 km seperti data yang diolah kawan-kawan HCV, disekitar kawasan itu tidak ada terdapat hot spot, uraiku sambil memperlihatkan peta yang kumaksudkan di laptopku sambil menunjuk-nunjuk titik penyebaran desa yang kumaksudkan.

Nah... tambahku ... kalau kita berhitung ni, jumlah peladang dan jumlah perkebunan yang ada di kalteng bagaimana sih perbedaannya??... tanyaku ... tanpa memberikan kesempatan kiki untuk menjawab pertanyaanku tadi... kujawab sendiri, ..memang sih ... jumlahnya banyak jika dibandingkan jumlah kebun... dan lahan mereka terpencar.... tapi ... tunggu dulu ... kalau dilihat dari jumlah ... petani peladang memang banyak ki... ucapku, tapi kalau dilihat dari luasan lahan nanti dulu!!! Pekikku .. lebih luas lahan yang dimiliki oleh pihak perkebunan ditambah HPH dan HTI.... walaupun jumlah pemilik atas dasar ijin yang dikeluarkan memang sedikit.............

Serta merta kiki mejentikkan jarinya dan bangkit berdiri dari kursinya ... menyambar spidol dan segera menuliskan apa yang terakhir kuucapkan....

Nah se... ucapnya.... bisa jadi ini persoalannya..... sergah kiki... persoalannya adalah pendekatan yang dipakai Gubernur adalah dari jumlah pelakunya se... tidak melihat luasan lahannya..... dan sambil mencatat apa yang menjadi kata kunci dari panjang lebar ocehanku tadi “ pendekatan Gubernur adalah pendekatan pelaku”.

Lalu diskusi dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasan kiki yang coba membuat alur yang mendekatkan penjelasan dari kata kunci tadi.

Diskusi sempat juga berlanjut lama dengan adanya kehadiran pak sidik dan kawan-kawannya yang kebetulan bertandang ke kantor LAMAN siang itu, ditengah-tengah diskusi kami...

Diskusi siang itupun diakhiri sementara dengan beberapa bacaaan :

Disisi pemerintah melihat luasan dari sisi peladang dan membandingkannya luasan dari sisi perusahaan. Peladang tidak dihitung sebagai investasi atau aset oleh pemerintah, sementara perusahaan dipandang sebagai aset>> padahal semestinya tidak begitu>> mestinya peladang dan perusahaan kedua-duanya harus dilihat oleh pemerintah sebagai asset dan sama-sama sebagai investasi.

Dari sisi analisis kasus >> peladang selalu menggunakan aturan informal dan perusahaan selalu menggunakan hukum formal, sehingga ketika terkait perjuangan hak “komunitas rakyat” atas assetnya termasuk lahan.. selalu diposisi yang kalah, karena realitanya peladang atau “komunitas rakyat” hampir semua tidak memiliki status kepemilikan lahan yang sah menurut hukum formal.

Pemerintah dalam menyelesaikan kasus selalu pendekatan polisi sementara masyarakat pendekatan advokasi melalui salah satunya NGO, sehingga disisi hukum pemerintah selalu konsisten pemberlakuan hukumnya.

Bisa jadi yang melatar belakangi ini kalau di analisis dari piramida kepentingan, maka Gubernur saat ini adalah diposisi yang memang mencari posisi keamanan dengan pendekatan peraturan, posisi prestasi atas kinerjanya sebagai gubernur, predikat untuk sebagai bentuk penghargaan atau pengakuan dari pelaksana “mandat” instruksi presiden dan maklumat POLRI. Sementara kepentingan peladang dalam analisis piramida kepentingan hanya diposisi pemenuhan kebutuhan pokok, yang realitanya adalah juga menyumbang secara tidak langsung ke tingkatan lain diatasnya.

Catatan lainnya adalah bahwa dengan pemberlakuan larangan ini, maka konsekuensinya adalah kehilangan kearifan lokal yang selama ini menjadi salah satu identitas sistem berladang komunitas masyarakat adat dayak di Kalimantan Tengah... sambil bergurau aku berguman .... ini mungkin istilah yang kekinian itu diberlakukan ... kalau adat istiadat itu memberikan dampak buruk ... mungkin ada baiknya memang sudah harus ditinggalkan...

Tapi ... gumamku lagi... hanya saja ... kenapa seperti diburu-buru betul... kalau memang ini mau diterapkan .. disisi lain itu memang baik... asalkan perlakuannya sama untuk semua pelaku, dan sudah dipersiapkan minimal 2 atau 3 tahun yang lalu.. sehingga petani peladang juga sudah mempersiapkan diri untuk alih teknologi... ditambah ... teknologinya sendiri belum dirancang seperti apa mahluknya.

Pak Sidik menambahkan akan mencoba mencari aturan adat apakah ada yang mengatur tentang pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian atau berladang, jika ada bisa menjadi alat atau ruang kompromi ... seperti yang coba beliau tawarkan dalam satu kesempatan tanya jawab ketika dialog.

Kiki juga menambahkan bahwa minimal harus ada target antara yang menjadi solusi alternatif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah menyikapi dibeberapa daerah petani telah membersihkan lahan dan bulan depan siap bakar. Minimal target antara itu adalah cara untuk mengulur waktupemeberlakuan secara menyuruh PERDA No.5 tahun 2002 tentang pembakaran lahan >> goalnya adalah adanya Teknologi Tepat Guna dan telah tersebar secara merata di masyarakat petani peladang.

Catatan diskusi ini akan menjadi bahan bersama untuk memperkaya beberapa masukan yang coba digagas oleh Pak Sidik melalui Forum Mahaga Petak Danumnya, dan mengajak juga LAMAN untuk ikut serta berkontribusi memberikan sumbang pikirannya nanti... akupun mengiyakan tawaran beliau ... dan diskusi kamipun berakhir.

Salam dari Central Borneo

2007-09-07T22:22:00.000-07:00

Salam Kenal

Langit dikotaku masih berwarna biru
Walaupun tinggal dua bulan lagi musim berladang tiba
Tapi mungkin tahun ini tidak ada padi yang ditugal ke tanah
dan tidak ada nyanyian untuk musim tuaian di bulan desember

Sekarang dikotaku hujan masih sering datang mengguyur basahi bumi
Basahi pepohonan di hutanku yang sudah mulai menjadi hutan sawit
Memusnahkan berjuta rahasia alam yang mungkin belum sempat dikenalkan
Putuskan berabad generasi tentang kehidupan

Salamku buat semua...
Salamku juga buat bumi dari sini kota kecilku di tengah-tengah jantung borneo

Anse
Palangka Raya, 8 September 2007